New York, Aktual.com – Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengakui pemerintah tidak bisa berjalan sendiri mewujudkan pembangunan. Melainkan harus libatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Namun di saat yang sama JK menegaskan tidak perlu dibentuk lembaga khusus seperti Sekretariat Bersama antara pemerintah dan LSM, seperti yang diminta koalisi masyarakat sipil.

“Tak perlu ada lembaga khusus. Saya lebih condong ini bagian yang dikoordinir oleh Bappenas karena ini soal perencanaan sehingga bisa lebih luas,” kata dia,  usai menghadiri upacara Pembukaan KTT Pembangunan Berkelanjutan 2015 di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Jumat (25/9).

Seperti disebutkan di poin 17 program pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebutkan soal partisipatif. Dimana perlu ada perubahan paradigma bahwa pembangunan harus menjadi gerakan bersama pemerintah dan masyarakat (LSM).

Sebelumnya, pemerintah memang diminta membentuk kantor sekretariat bersama oleh  Koalisi Masyarakat Sipil untuk guna melaksanakan program-program pembangunan berkelanjutan (SDG). Sekber dianggap penting untuk menyatukan langkah pemerintah dalam organisasi LSM.

Usai hadiri upacara pembukaan di PBB itu, JK juga mengklaim program Pembangunan Berkelanjutan sebagian besar sudah dijalankan Pemerintah Indonesia. Seperti di program pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendidikan.

“Program pemerintah sama dengan pembangunan berkelanjutan (SDG) PBB, intinya mengintegrasikan program internasional itu ke dalam program pemerintah,” kata dia,

Kendati demikian, diakuinya, masih diperlukan penajaman dalam program pengentasan kemiskinan. Lebih lanjut disampaikan dia, perlu ada perubahan paradigma di program pembangunan. Jadi bukan lagi bagaimana kalau ada orang sakit dirawat di mana. Tetapi bagaimana orang menjadi tidak sakit.

“Jadi bukan kalau sakit ditanggung pemerintah tetapi bagaimana mendorong orang lebih sehat,” kata dia, yang hadir ke PBB didampingi Menko PMK Puan Maharani, Menlu Retno Marsudi, dan Menkes Yunita Moeloek.

 

Artikel ini ditulis oleh: