Jakarta, Aktual.com — Pemerintah harus mengantisipasi dampak pembangunan jalur lintas selatan Jawa Timur, mulai dari Kabupaten Pacitan hingga Banyuwangi, karena bisa memicu peningkatan kegiatan eksploitasi pertambangan secara masif, dan sporadis tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan,
Demikian disampaikan pengamat Widi Harianto.
“Kita patut mengantisipasi efek negatif pelaksanaan program MP3EI karena dalam posisi tertentu itu jelas menguntungkan kepentingan pemodal,” kata Widi Harianto, aktivis Migrant Care, di Tulungagung, Sabtu (4/10).
Ia mengakui, bahwaa kebijakan pemerintah terkait dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembanggunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), sangat baik untuk memacu percepatan pembangunan wilayah.
Namun, lanjut dia, jika tidak diimbangi kesiapan pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi perekonomian masyarakat kecil, Widi khawatir pembangunan infrastruktur lebih banyak dinikmati orang-orang yang secara ekonomi kaya dan padat modal.
Hal itu, kata dia, terutama yang berkecimpung di sektor pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam lain, sementara masyarakat lokal tetap miskin dan hanya menjadi penonton di “pinggir jalan”.
Mengantisipasi ketidakseimbangan ekonomi di wilayah selatan Jawa sebagai dampak pembangunan JLS mulai dari Pacitan hingga Jember-Banyuwangi tersebut, Widi menyarankan agar Pemerintah mengedepankan pembangunan yang berbasis masyarakat.
Artinya, kata Widi, setiap pengembangan infrastruktur harus diikuti pembangunan fasilitas pendukung untuk akses maupun sarana penguatan ekonomi kerakyatan.
Misalnya, soal pelibatan pembangunan itu sendiri, regulasi tentang penyerapan tenaga kerja lokal bagi sektor usaha yang mengembangkan industri di wilayah selatan, hingga penataan kawasan yang berkaitan dengan keseimbangan lingkungan.
Menurut dia, pembangunan kawasan pesisir selatan yang tidak berbasis menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan bisa menjadi ancaman nyata bagi sektor usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan yang menjadi dominasi mata pencaharian warga desa dan pesisir.
“Isu yang berkaitan dengan dampak kebijakan percepatan pembangunan kawasan atau MP3EI ini yang menjadi fokus pengamatan kami untuk memastikan agar program pemerintah yang bertujuan baik itu tidak justru merugikan rakyat kecil, terutama dalam hal ini masyarakat Tulungagung di bagian selatan yang mayoritas keluarga TKI,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
