Surabaya, aktual.com – Anggota Komisi III DPR-RI, Johan Budi menyatakan para penegak hukum perlu dipidana bila melakukan hal-hal tercela yang merusak integritas dan kredibilitas. Menurut Johan, memperdagangkan perkara atau memeras orang yang sedang berperkara merupakan tindakan tercela yang tidak cukup hanya dimutasi atau diberi sanksi etik.
“Masih ada hakim-hakim yang nakal, yang coba memeras. Tentu harus dilaporkan ke Ketua PT atau Ketua MA. Mereka memperdagangkan kasus. Anggaran (untuk insentif) memang perlu ditingkatkan, tapi kredibilitas dan integritas juga perlu ditingkatkan,” kata dia di hadapan Hakim Pengadilan Tinggi se-Jawa Timur di Surabaya, Kamis (11/5) kemarin.
Dilansir dari situs DPR, politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan insentif bagi para penegak hukum memang perlu diberikan secara ideal. Insentif diberikan per perkara yang ditangani. Dengan insentif itu, diharapkan perbuatan tercela dapat dikurangi. Di pengadilan, misalnya, kasus-kasus tanah biasanya mengundang kerawanan suap antara penegak hukum dan yang berperkara.
Johan juga mengungkapkan para penegak hukum yang menangani sengketa tanah, biasanya bertransaksi di luar gedung pengadilan. Isu ini, ujarnya, akan menjadi perhatian mantan juru bicara KPK tersebut.
“Pada kasus-kasus sengketa tanah, biasanya mereka minta di luar gedung pengadilan. Ini harus dibarengi dengan integritas para hakim yang menangani perkara,” tuturnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Megel Jekson
