Jakarta, Aktual.com – Rumor kembalinya Johanes Widjonarko ke posisi strategis di Kementerian ESDM mendapat penolakan dari publik secara terang-terangan. Ingatan publik masih terngiang-ngiang terkait keterlibatan namanya dalam kasus korupsi hingga menyeret Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini menjadi pesakitan.
Sekarang publik tidak merelakan mantan Wakil Ketua SKK Migas itu menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM. Bahkan Direktur Institute for Essential Service Reform (IESR), Febby Tumiwa menyangsikan keseriusan implementasi Revolusi Mental yang sering didengungkan oleh Presiden Jokowi.
“Orang bermasalah kok jadi Wamen? Dimana semangat Revolusi Mental Jokowi? Tentunya Presiden harus menyampaikan alasan yang logis dan terukur untuk ini,” tegasnya kepada Aktual.com. Rabu (3/8)
Sebagaimana diketahui selama masa Sudirman Said menjabat sebagai Menteri ESDM, posisi Wakil Menteri (Wamen) ditiadakan. Namun munculnya sosok baru, Arcandra Tahar yang menggantikan Sudirman, tiba-tiba diiringi wacana keberadaan Wamen.
“Jika pun demikian, menurut hemat saya, Johanes Widjonarko bukan kandidat yang tepat. Dia sudah kadung terkena percikan kasus Rudi Rubiandini, walaupun dia tidak kena penyidikan KPK. Saat Menteri Sudirman bersih-bersih SKK Migas dalam rangka reformasi sektor migas, Johanes Widjonarko ikut diganti,” ungkapnya.
Di sisi lain kata Febby, kalaupun terpaksa harus ada Wamen, Mengingat Menteri Arcandra berlatar belakang migas, maka sebaiknya Wamen bukan orang yang berlatar belakang migas seperti Johanes Widjonarko. Figur Wamen harus orang yang menguasai bidang energi lain, sehingga melengkapi dan memperkuat dalam keseimbangan struktur kementerian.
“Lagian memilih Johanes Widjonarko sebagai Wamen dapat dipersepsikan negatif oleh pelaku usaha. Ini mengirimkan sinyal buruk kepada pelaku bahwa pemerintah tidak serius membenahi tata kelola sektor energi,” pungkas Febby. (Dadangsah)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
