Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengajak Jepang berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), ketika dia bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida.
Pertemuan bilateral antara Jokowi dan Kishida dijadwalkan berlangsung di Tokyo pada Sabtu, sehubungan dengan KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Jepang.
“Kami akan membahas IKN dalam pertemuan ini. Setiap kali berbicara dengan negara lain, IKN selalu menjadi topik utama,” ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers sebelum keberangkatannya ke Jepang dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (16/12).
Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Kishida, Presiden Jokowi menyampaikan hasratnya agar investor dan pemerintah Jepang turut serta dalam investasi melalui berbagai proyek yang ada di IKN.
Menurut Deputi Investasi dan Pendanaan Otorita IKN, Agung Wicaksono, jumlah surat minat investasi (letter of intent/LoI) yang diterima oleh IKN telah mencapai 328 surat, dengan 25 di antaranya berasal dari Jepang.
Salah satu sektor yang menarik minat Jepang adalah proyek lumbung pangan atau food estate. Pada bulan November tahun lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa Sumitomo Group bersama Salim Group sedang mengevaluasi proyek food estate di IKN. Lumbung pangan tersebut terletak di Kalimantan Tengah dengan lahan seluas 43.000 hektare.
“Proyek ini membutuhkan investasi dan teknologi yang signifikan. Dengan demikian, dapat memastikan pasokan pangan ke IKN dengan lebih efisien, terutama karena lokasinya lebih dekat daripada Jawa,” kata Menteri Basuki.
Selain proyek lumbung pangan, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) juga sedang mengevaluasi kemungkinan proyek pembangunan jalur kereta dengan rute Balikpapan-IKN dan di sekitar kawasan IKN.
Meskipun demikian, Menteri Basuki menyatakan bahwa belum ada kepastian mengenai kapan Jepang akan memulai studi kelaikan proyek tersebut.
Pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta, termasuk investasi dari luar negeri, karena hanya 20-30 persen dari total pembiayaan pembangunan IKN berasal dari pemerintah, sementara sisanya diharapkan didanai oleh sektor swasta, baik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun kemitraan publik-privat (PPP).
Proyek IKN yang dibiayai oleh pemerintah telah dibagi menjadi Batch 1 dan 2, dengan total investasi mencapai Rp60,9 triliun. Batch 1 melibatkan 43 proyek yang telah berlangsung sejak 2020 hingga Maret 2023 dengan total investasi Rp24,5 triliun. Sementara Batch 2 mencakup 45 proyek dengan investasi sebesar Rp36,4 triliun, termasuk proyek instalasi pengolahan air (IPA) dan jaringan pipa.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
