Jokowi Berambisi Utang Gila-Gilaan di APBN 2016

Jakarta, Aktual.com — Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016  dirancang dengan tidak realistis dan cenderung meningkatkan naluri berutang.

“APBN 2016 kembali merancang utang yang ugal-ugalan. Pemerintah berencana mencetak Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp326,27 triliun dan pinjaman langsung luar negeri senilai Rp72,83 triliun,” ujar Salamuddin Daeng di Jakarta, Senini (2/11).

Penerbitan SUN tersebut akan menambabh total utang yang akan di cetak Jokowi tahun 2016 senilai Rp399,10 triliun.  Sepanjang sejarah, utang ini adalah jumlah terbesar yang dibuat oleh pemerintah dalam setahun.

“Presiden Jokowi adalah pemegang record pencetak utang,” jelasnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi yang terpilih langsung dalam pemilu 2014 ini pantas dimasukan dalam Museum Record Indonesia (MURI) sebagai pembuat utang terbesar sepanjang sejarah.

Pada 2014/2015 pemerintah Jokowi telah mencetak SUN senilai Rp132 triliun dan utang luar negeri langsung senilai Rp49 triliun. Selama satu tahun masa pemerintahannya Jokowi telah mencetak Rp181 triliun.

Jumlah tersebut belum termasuk utang yang diharapkan masuk dari hasil penjualan saham BUMN dan utang yang diharapkan diperoleh BUMN dari luar negeri.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah juga merancang Penyertaan Modal Negara (PMN) atau subsidi kepada BUMN dalam tahun 2016 senilai Rp48 triliun. Tahun 2015 lalu pemerintah men subsidi BUMN senilai Rp70 triliun ‎dan belum jelas per tanggung jawabannya hingga saat ini.

Utang dan subsidi BUMN akan dijadikan dasar untuk merealisasikan ambisi infrastruktur pemerintah Jokowi-JK.

“Proyek-proyek tersebut adalah proyek Public Private Partnership (PPP) yakni proyek swasta yang dijamin oleh pemerintah melalui APBN. Proyek yang akan menjadi bancakan para saudagar, taipan, makelar dan calo yang berbasis dibelakang pemerintahan Jokowi-JK dan DPR,” ungkapnya.

Proyek tersebut tidak banyak membawa dampak baik, Rakyat semakin dibebani oleh kenaikan harga barang dan jasa yang dijual pemerintah dan swasta kepada rakyat‎, harga tol akan naik, harga listrik akan naik, harga pupuk akan naik, tarif kereta akan naik.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka