Jakarta, Aktual.co — KPK meminta agar presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat transparan soal harta kekayaan.
Hal ini juga berlaku bagi para menteri yang nantinya membantu Jokowi-JK dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Pak Jokowi (haru) bisa menjelaskan harta kekayaannya, asal-usul kekayaannya, seperti pajaknya. Maka kita (KPK) minta menteri-menterinya dapat melakukan hal yang sama,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakpus, Minggu (19/10).
Bambang mengatakan, presiden dan wapres serta para menteri kabinet harus memiliki integritas. Jokowi, kata dia, juga harus punya terobosan radikal soal harta kekayaan. Contoh, bila ditemukan harta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka harus diserahkan ke negara.
“Kalau saja Pak Jokowi nanti membuat komitmen bahwa, bila ditemukan harta kekayaan di luar yang telah dilaporkan akan dirampas negara, itu kan bagus juga, gagasan itu sudah pernah kita sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada pertemuan kita dapat sampaikan lagi,” kata Bambang.
Menurut Bambang, jika presiden dan wapres bersedia komitmen, maka para menterinya juga akan melakukan hal yang sama.
Artikel ini ditulis oleh:
