Jakarta, Aktual.com – Presiden Jokowi didesak untuk meminta pertanggungjawaban kepada Menteri BUMN Rini Soemarno soal uang negara sebesar Rp48 Triliun yang disalurkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Presiden Jokowi sebaiknya meminta laporan rutin untuk progress report nasib dana yang disalurkan kepada BUMN-BUMN itu, sebagai bagian dari penilaian kinerja para pembantunya,” kata Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK), Hans Suta Widhya, di Jakarta, Senin (22/6).
Jika pengelolaannya tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka dana tersebut berpotensi menjadi skandal keuangan nasional.
Menurut Hans, siapapun bisa jadi Menteri BUMN kalau hanya mengandalkan modal negara, tentu bukan urusan yang ruwet.
“Menteri BUMN seharusnya cerdas dalam melakukan inovasi bisnis, bukannya malah memberatkan modal negara,” ujarnya.
Dirinya merasa prihatin karena Jokowi mengizinkan dana yang seharusnya diberikan kepada rakyat dan menciptakan lapangan tenaga kerja, malah diberikan kepada BUMN untuk membayar mahal gaji direksi, membayar mahal komisaris-komisaris, dan tidak ada pengajuan anggaran yang jelas.
“Saya kira, disini lah letak awal kekacauan ekonomi sekarang ini,” katanya.
Meskipun ada pengaruh global, tapi dalam ekonomi yang terpenting adalah ‘kepercayaan rakyat’ bila kepercayaan itu yang dikobarkan Jokowi pada jam-jam pertama.
“Kami prihatin, Menteri Rini malah menunjukkan sisi negatif, di awal ia berniat menjual Gedung BUMN, disini saja Menteri Rini tidak paham filosofi dasar BUMN yang tidak sekedar korporasi tapi BUMN-BUMN Indonesia dibentuk untuk mengatalisator ekonomi nasional, “ kata Hans.
Bukan itu saja, Menteri Rini juga tidak menunjukkan restrukturisasi yan radikal terhadap BUMN tetapi malah memberatkan negara untuk menambah modal BUMN-BUMN padahal BUMN itu kerap menjadi sapi perah politik.
Hans menyarakan Jokowi agar tak memandang remeh naiknya harga-harga bahan pokok. Padahal, jika dana Rp 48 trilyun itu, katakanlah 50% disalurkan ke infrastruktur desa untuk perbaikan lahan pertanian, bendungan, jalan-jalan desa, maka yang terjadi adalah ekonomi bisa hidup di tengah masyarakat dan terciptanya 3 juta lapangan kerja baru di tengah-tengah rakyat.
Dijelaskan, BUMN merupakan institusi bisnis, untuk itu menteri-menteri ekonomi harus cerdas membaca situasi, jangan kemudian dana kompensasi kenaikan BBM diserahkan ke BUMN sehingga tidak ada pertanggungjawaban APBN-nya.
Kondisi ekonomi saat ini dinilai dalam posisi yang memprihatinkan. Pertumbuhan ekonomi melambat, naiknya harga-harga, ketidakmampuan Bulog melakukan stabilisasi harga beras, jatuhnya indeks saham adalah bentuk ketidakpercayaan pasar keuangan, serta hancurnya nilai rupiah saat ini tidak bisa dianggap remeh.
Artikel ini ditulis oleh:
