Jakarta, Aktual.com — Institut Hijau Indonesia mengingatkan pentingnya ketegasan Presiden Joko Widodo dalam mengontrol anak buahnya di Kabinet Kerja. Hal itu dilakukan agar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang kini memasuki tahun kedua, setidaknya memberikan harapan kepada rakyat atas janji-janji yang telah diucapkan.
“Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, sangat tidak rasional proyek itu. Kita sudah punya jalan tol yang dibangun, kita sudah punya jalur kereta, ada transportasi udara juga,” tegas Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad, dalam Diskusi Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) ‘1 Tahun Rezim Jokowi: Kemanakah Rezim ini Akan Melangkah?’ di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/10).
“Kami menduga kereta cepat ini hanya untuk melayani kepentingan bisnis properti. Jalur kereta itu akan ada pemberhentian, dan rencana pemberhentian itu tanah-tanahnya kalau diselidiki sudah mulai dikuasai oleh developer-developer,” sambungnya.
Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, menurutnya akan mempersulit pemerintahan Jokowi. Sebab selain bertentangan dengan program Nawacita Jokowi, dalam praktiknya proyek tersebut menambah hutang yang sangat besar dari BUMN. Hutang yang disebutnya sangat tidak dibutuhkan rakyat, melainkan melayani kepentingan pemilik modal.
Chalid lantas menyinggung penolakan proyek kereta api cepat dari menteri lain. Tercatat ada tiga menteri yang sejak awal menolak proyek tersebut.
“Ada menteri Perhubungan tidak berikan persetujuan, Menteri Bappenas Adrinof waktu itu juga keberatan, Menteri Rizal Ramli juga keberatan. Kelihatan yang ngotot dengan upaya membangun jalur kereta cepat hanya Menteri BUMN,” jelasnya.
“Pertanyaannya, ada apa dibalik ambisi Rini untuk membangun kereta api cepat. Ini perlu diinvestigasi lebih lanjut. Saya kira butuh ketegasan Presiden menegur Menteri BUMN dan membatalkan rencana itu, karena hanya akan menimbulkan beban yang sangat besar bagi utang negara,” demikian Chalid.
Artikel ini ditulis oleh:
