Jakarta, Aktual.co — Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan pemerintahan Jokowi semakin jauh dari rakyat.
Hal ini terlihat dalam APBN-P 2015 yang menunjukan adanya kenaikan target penerimaan pajak, cukai, hutang, dan pungutan lain. Sementara semua anggaran yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak menurun.
“pemerintah Jokowi-JK semakin jauh dari rakyat, bukti nyata ada dalam APBN-P yang diajukan kepada DPR,” kata Salamuddin, pada diskusi 100 hari Jokowi, di Jakarta, Rabu (28/1).
Dalam APBN-P tahun 2015, pendapatan perpajakan diperkirakan mencapai Rp1.484.589, 3 miliar, meningkat Rp104.597, 7 miliar atau 7,6 persen dibandingkan target dalam APBN tahun 2015. Kenaikan tersebut bersumber dari peningkatan kegiatan di bidang pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, dan ekstensifikasi wajib pajak baru.
Menurutnya, aneh jika pemerintah memperluas wajib pajak bersamaan dengan persetujuan MoU dengan PT Freeport Indonesia yang melanggar konstitusi
Artikel ini ditulis oleh: