Presiden Jokowi & Wakil Presiden Jusuf Kalla berencana mengganti Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso Karena dianggap telah menganggu perekonomian nasional.
Pasalnya, dari kasus Korupsi yang ditangani jajaran Bareskrim, Jokowi menganggap Budi Waseso mempunyai dampak negatif terhadap stabilitas perekonomian nasional.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan padahal hancurnya perekonomian nasional saat ini adalah akibat ‘gurita korupsi’ yang terjadi selama ini yang menyebabkan ‘high cost economy’.
Arief menyebutkan, penanganan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Bareskrim telah merugikan negara trilyunan rupiah seperti Kasus TPPI, Pelindo2, mafia Dwelling Time ,penyalah gunaan CSR BUMN.
Terkait hal itu, Arief menduga rencana dicopotnya Buwas adalah intervensi dari pemerintah China terutama dalam kasus dugaan korupsi yang menimpa Pelindo 2, sebab kasus korupsi pengadaan crane dari China di Pelindo bisa mencoreng nama perusahaan China yang sering kongkalikong melakukan mark up biaya proyek dan Pengadaan barang di Indonesia jika berkongsi dengan BUMN dan pemerintah Indonesia.
“Jika Jokowi – JK tidak bisa mengamankan Budi Waseso maka ada kemungkinan kesepakatan pinjaman dana untuk Proyek Infrastruktur Listrik, jalan, pelabuhan akan dibatalkan oleh Pemerintah China,” ujar Arief di Jakarta, Rabu (2/9).
Lebih lanjut, Arief mengungkapkan, bukti kuat adalah ancaman RJ Lino saat kantornya digeledah menitip pesan pada Sofyan Jalil kepada Jokowi bahwa tindakan Budi Waseso bisa menganggu ekonomi. Dan setelah pengeledahan juga ada ancaman RJ Lino akan mundur dan tidak akan mau mengurus Tol Laut lagi.
“Jika Jokowi mencopot Buwas makin jelas bahwa Jokowi telah jadi ‘God Father’ nya para koruptor yang gerah akibat gebrakan Polri dalam memberantas Korupsi yang nilainya trilyunan rupiah,” cetusnya
Oleh karena itu, Arief menambahkan, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mengkutuk keras intervensi Jokowi- JK terhadap penyidikan kasus korupsi oleh Polri dengan dalih menganggu stabilitas ekonomi nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
