Jakarta, Aktual.co —Pemerintahan Jokowi harus mempunyai komitmen memberantas mafia pajak untuk mengatasi masalah perpajakan.
Pemerintahan harus menyelesaikan kasus yang tumpang tindih di perpajakan. Baik persoalan administrasi, maupun masalah hukum yang menyebabkan negara kehilangan pendapatan pajak yang diterima dari perusahaan swasta.
“Pemerintah harus betul-betul memiliki komitmen untuk terus menerus menegakan hukum persoalan perpajakan,” kata Direktur Utama Katadata.co Meta Dharmasaputra, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (9/11).
Dicontohkannya seperti kasus keberatan pajak perusahaan Asian Agri Grup yang berujung pada pemidanaan Manajer Pajak Asian Agri yang merupakan kasus pengemplang pajak terbesar sepanjang sejarah di Indonesia.
Dalam hal ini, Jokowi harus mempunyai terobosan-terobosan untuk mengatasi persoalan pelik tentang perpajakan. Terlebih lagi, masih banyak kasus serupa dengan Asian Agri.
Untuk itu, menurutnya Presiden Jokowi, harus memilih Dirjen pajak yang bisa memberi warna baru. Selain itu, Dirjen Pajak yang akan dipilih satu Desember nanti menurutnya juga harus memiliki integritas dan keberanian untuk mengusut kasus-kasus besar di Indonesia.
“Ini momentum penting agar kasus pajak bisa diselesaikan dengan baik di negeri ini.”
Dan dalam pemilihan, disarankannya, Jokowi harus memilih langsung dan bukan dilakukan pejabat lainnya.
Karena kata dia, besar kecilnya pendapatan dari sektor pajak menjadi tanggungjawab presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara.
“Karena penerimaan pajak bebannya presiden ini jadi portofolionya presiden, maka presiden yang harus menentukan. Menteri Keuangan hanya membantu menyeleksi,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Wisnu
