Jakarta, Aktual.com — Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus mempertimbangkan pandangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat melakukan reshuffle kabinet.
Masukan dan pandangan dari partai pendukung, utamanya PDIP, mutlak harus jadi pertimbangan presiden dalam melakukan reshuffle. Meskipun, dalam hukum tata negara perombakan kabinet merupakan wewenang presiden.
“Namun secara politik, Presiden Joko Widodo harus sungguh-sungguh memperhatikan pandangan dan masukan dari partai-partai pengusung dan pendukung presiden. Masukan dan pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mutlak harus menjadi pertimbangan dalam melakukan reshuffle,” kata Yusril dalam keterangannya, Selasa (12/4).
Diceritakan, Bung Karno dahulu juga melakukan hal yang sama. Betapapun wibawa Bung Karno yang begitu besar dan bisa dibilang menentukan segala-galanya, namun Bung Karno tetap mempertimbangkan masukan ketua partai-partai politik dalam menyusun kabinet.
“Karena itu, masukan dan pertimbangan Megawati dalam reshuffle kabinet sekarang ini, kususnya untuk pos-pos kementerian tertentu dan personalia tertentu, yang menjadi keberatan ketua umum PDIP seyogianya dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Presiden Jokowi,” jelas Yusril.
Hal ini penting untuk mempercepat penyelesaian reshuffle agar tidak tertunda-tunda lagi, juga demi solidnya kabinet yang mutlak perlu untuk melaksanakan seluruh program yang dinantikan rakyat.
Artikel ini ditulis oleh:
