Jakarta, Aktual.com – Markas Besar Kepolisian RI kemarin sore, Selasa (11/10), menggelar Operasi Tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kementerian Perhubungan. Dalam operasi tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Meskipun nilainya hanya Rp17 juta.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Atgas menilai hal itu berlebihan. Namun, tindakan serius presiden sebagai langkah awal pemberantasan pungli di kementrian patut diapresiasi.
“Itu sesuatu yang berlebihan juga ya. Tapi upaya penegakan hukumnya kita dukung. Saya apresiasi Menhub dan Wakapolri, terutama kapolda yang sudah lakuakan bersih-bersih yang di anggap potensi pungli. Yang dilakukan presiden sih tidak salah, cuma mungkin beliau anggap ini “shock terapy” ya bagus saja,” ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).
Lebih lanjut, Supratman mengingatkan agar penegakan hukum memberantas pungli bukan sekedar aksi-aksi semata. Sebab, jika berhenti pada kasus pungli kemenhub maka anggapan bahwa Jokowi mengalihkan isu Pilkada terkait penistaan agama oleh calon gubernur DKI Jakarta bisa saja benar.
“Itulah yang harus dihindari. Yang paling penting bukan reality show dalam penegakan hukum tapi paling penting adalah keinginan kuat dalam pemberantasan pungli d instansi pemerintah,” ungkap Politisi partai Gerindra ini.
Menurutnya, jika pemerintah ingin memberantas pungli di kementrian sangat mudah. Sebab, pemerintah juga sudah mengetahui sektor pungli-pungli tersebut.
“Jadi langkah ini harusnya bisa di mulai dan jangan berhenti sampai di situ. Jangan sampai jadi realityshow dan masyarakat akhirnya menganggap sebagai pengalihan isu terkait pilkada DKI. Itu bisa saja terjadi,” jelasnya.
“Tapi intinya gerakan ini saya dukung. Tapi kalau berhenti di kemenhub maka anggapan soal pengalihan isu itu semakin kencang,” tambah Ketua Baleg DPR ini.(Nailin In Saroh)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
