Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai kementerian percontohan karena mampu mengubah paradigma penggunaan anggaran menjadi semakin efektif.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa (8/12), setelah Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi.
Pramono mengatakan Presiden menjadikan KKP sebagai “role model” karena kementerian itu dinilai telah berhasil mengubah paradigma internal kementerian.
“KKP berhasil mengubah paradigma di dalam kementeriannya yang dahulu persentase belanja modal dan barang dengan belanja pegawai itu hampir sama, saat ini belanja modal dan barang itu 80 persen sedangkan belanja pegawai hanya 20 persen,” katanya.
Dengan begitu, kata dia, kontribusinya kepada para pemangku kepentingannya menjadi lebih besar.
Pada kesempatan yang sama Presiden Jokowi menginstruksikan kepada kementerian/lembaga untuk menyempurnakan dan atau melakukan perubahan nomenklatur.
“Beberapa nomenklatur yang berkaitan dengan yang dimaknai menimbulkan persepsi yang bisa bermacam-macam untuk dihilangkan. Sebagai contoh apa yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan akan menjadi model di tempat lain sehingga dengan demikian betul-betul nomenklatur itu langsung pada substansinya,” katanya.
Hal yang paling ditegaskan, kata dia, Presiden meminta agar anggaran digunakan secara lebih produktif dan tidak ada lagi anggaran ganda.
Presiden juga menekankan ke depan visi Indonesia adalah visi kompetisi maka hal yang berkaitan dengan subsidi, proteksi, perlindungan akan dikurangi secara bertahap.
“Termasuk kepada BUMN-BUMN yang selama ini mendapatkan proteksi atau perlindungan. Salah satunya di bidang farmasi karena harga farmasi kita sangat mahal. Hal ini menimbulkan dampak ataupun kerugian di masyarakat karena harga obat-obat yang tinggi,” katanya.
Presiden sekaligus telah meminta kepada seluruh kementerian untuk mempersiapkan diri karena struktur APBN ke depan atau pun pola pembangunan ke depan akan berbeda dibandingkan dengan sebelumnya.
“Lebih pada orientasi dibandingkan dengan prosedur. Tidak lagi secara ‘business as usual’ yang berulang kali disampaikan oleh Presiden. Tetapi lebih pada bagaimana apa yang menjadi target itu bisa dipenuhi,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
