Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap jangan sampai ada pejabat di negeri ini yang “meloncat pagar” dari sistem pemerintahan yang telah ditetapkan melalaui berbagai aturan hukum yang berlaku.
“Yang penting bagi saya itu satu, perbaikan sistem pemerintahan harus terus menerus dilakukan (diperbaiki), jangan sampai ada pejabat kita ‘meloncati pagar’ yang telah ditetapkan sebelumnya,” kata Jokowi di Jawa Timur, Kamis (20/7).
Selain melakukan perbaikan sistem pemerintahan secara terus menerus, lanjutnya, penindakan hukum juga harus dilakukan sebagai upaya membuat efek jera. Namun, yang perlu diingat aparat penegak hukum juga harus bisa memilah, mana yang kebijakan dan mana yang “nyolong” (mencuri).
Sebab, kata Jokowi, selama ini pejabat di daerah masih bimbang untuk memutuskan. Kalau memang itu imbas dari sebuah kebijakan kepala daerah, hendaknya jangan sampai masuk wilayah pidana. Sebab, apapun itu, wali kota, bupati dan gubernur memiliki wewenang untuk memutuskan sesuatu.
“Kebijakan kepala daerah yang pada akhirnya ternyata dinilai melanggar sistem pemerintahan itu beda. Kalau ‘nyolong’ itu kan beda lagi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bisa memilah itu ngambil duit rakyat dan mana kebijakan,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
