Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato nota keuangan di MPR berjanji tahun depan tak akan memperbanyak utang untak membiayai APBN, salah satunya terkait proyek infrastruktur.
Pembiayaan yang dilakukan pemerintah akan lebih banyak dari sektor perpajakan. Hal ini dilakukan agar APBN lebih kredibel.
“Dalam rangka membangun APBN yang sehat dan kredibel, kebijakan pembiayaan tahun depan akan diarahkan pada perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian,” ujar Jokowi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (16/8).
Selain sebagai sumber penerimaan, kata dia, perpajakn juga diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian.
Selanjutnya, Presiden juga menargetkan kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal.
“Dan ketiga perlu ada kebijakan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang,” kata Presiden.
Presiden memang sangat perlu menghentikan utang. Karena utang pemerintah hingga Juli 2017, sudah mencapai Rp3.779,98 triliun. Posisi ini naik Rp73,46 triliun dari posisi utang pada Juni 2017. Hal itu seperti dikutip dari data di Kementerian Keuangan.
Laporan: Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
