Bogor, Aktual.com – Presiden Joko Widodo meminta para menterinya terus melakukan perbaikan di bidang investasi sehingga Indonesia lebih kompetitif.
Saat memimpin rapat terbatas membahas kebijakan investasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11), Jokowi mengatakan, insentif sistem perpajakan harus dievaluasi secara berkala.
“Sehingga lebih menarik dibanding negara-negara lain dan betul-betul bisa berjalan efektif dalam pelaksanaannya,” kata Jokowi.
Ia menyebutkan bahwa defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia perlu mendapatkan perbaikan dari investasi dan ekspor.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan investasi yang mendapatkan insentif adalah sektor-sektor yang betul-betul memperkuat industri dalam negeri dan memperkuat ekonomi nasional.
“Serta bisa mendorong tranformasi ekonomi dari hilirisasi dari bahan mentah kepada industri pengolahan, dan juga memperkuat industri yang berorientasi ekspor yang bisa memberikan nilai tambah, sehingga kita bisa merevatilisasi industri dan dapat mengurangi impor bahan baku serta menumbuhkan industri manfaat kan sumber daya ekonomi lokal yang kita miliki,” harapnya.
Selain itu, Jokowi meminta kebijakan investasi betul-betul didesain sesuai target kepentingan nasional.
“Bukan hanya dalam penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan angka pengangguran, tetapi juga harus bisa memperkuat pelaku ekonomi domestik khususnya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dengan manfaatkan peluang alih teknologi yang ada,” harapnya.
Kepala Negara juga meminta kebijakan investasi tersebut dapat mendorong kemitraan usaha besar dengan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro.
Dalam rapat terbatas ini, Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla serta beberapa Menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
