Jakarta, Aktual.com-Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya Luhut Binsar Pandjaitan menyetujui dilanjutkanya proyek reklamasi Teluk Jakarta dinilai oleh mantan Ketua MPR RI Amie Rais sebagai awal dari runtuhnya kekuasaan.
“Nah saya pikir maaf, ini menurut saya Pak Luhut Panjaitan sudah jadi shadow Presiden, sehingga bayangkan begitu Rizal Ramli dihentikan langsung semua dibatalkan. Saya kira ini suatu ugal-ugalan dalam politik kita nggak ada lagi aturan, nggak ada lagi norma hukum semua bisa ditabrak, semua bisa ditinggalkan begitu saja, jadi saya kira ini gejala-gejala awal dari sebuah keruntuhan,” kata Amien Rais usai acara Mudzakarah Ulama dan Tokoh Nasional di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (14/9).
Amien dengan keras mengingatkan Jokowi yang ngotot melanjutkan proyek reklamasi meskipun telah merusak lingkungan dan kehidupan nelayan di pesisir Utara Jakarta.
“Saya kira yang diatas tidak mengizinkan itu, dengarkan ini ya, sebuah rezim yang sudah mulai menekan anak orang kecil, dhuafa membela yang besar, itu tinggal tunggu kehancurannya, jadi saya bukan doakan saya mengingatkan tolong, mentang-mentang berkuasa reklamasi yang jelas-jelas itu menghancurkan lingkungan, ekologi kita hancur, nelayan-nelayan kecil juga tidak punya penghasilan lagi kemudian sudah di stop dengan segala macam cara, begitu Rizal Ramli pergi langsung dihidupkan lagi,” kata Amien.
Ia dengan tegas menyebut Jokowi telah arogan dalam menggunakan kekuasaan. Ia mengingatkan kekuasaan yang saat ini dimiliki oleh pemerintah tidak kekal.
“Ya ini sebuah pertontonan arogansi kekuasaan, jadi jangan lupa orang berkuasa sementara lah ya, siapa sih yang berkuasa sepanjang masa. Dulu Pak Harto juga jatuh, ya kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Jadi yang sekarang sedang berkuasa saya ingatkan jangan sok angkuh, jangan sok sombong, begitu habis,” tegasnya.
Seperti diketahui kemarin Luhut menyebut Presiden menyetujui dilanjutkanya proyek reklamasi Teluk Jakarta. Khususnya pulau G yang dimilik oleh PT Muara Wisesa Samudra anak usaha PT Agung Podomoro Land. Padahal proyek yang izinya disetujui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini sempat dihentikan oleh Rizal Ramli saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumberdaya. Namun keputusan penghentian itu membuat Jokowi mencopot Rizal dari kursinya.
Artikel ini ditulis oleh:
