Jakarta, Aktual.com — Juru bicara Bidang Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika, menyesalkan kebijakan Presiden Joko Widodo ‘keukeuh’ melanjutkan proyek pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah. Padahal, permasalahan pembebasan lahan hingga kini belum terselesaikan.
Warga masih menolak pembangunan PLTU Batang dengan menolak pembebasan lahan miliknya. Tercatat ada 67 petani Batang yang menolak menjual lahannya untuk dijadikan kawasan pembangunan PLTU. Alih-alih membatalkan proyek tersebut, Presiden justru meresmikan constuction kick-off pembangunan PLTU pada Agustus 2015 lalu.
“Itu yang sangat kita sesalkan, bagaimana construction kick-off itu bisa dimulai pada saat permasalahan lahan belum selesai. Dia (Jokowi) berusaha menutup mata dan telinga dari suara rakyat yang masih bertahan untuk tidak menjual lahan. Sama sekali tidak didengarkan,” kata Hindun kepada Aktual.com, Selasa (6/10).
Ia mengingatkan, penolakan petani Batang sudah berlangsung sejak 4 tahun terakhir. Yakni sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga berganti ke pemerintahan Jokowi. Greenpeace bersama warga setempat, sejak pemerintahan baru, telah puluhan kali menyampaikannya aspirasinya di depan Istana Negara.
Selama itu pula, lanjutnya, Jokowi tidak pernah meresponnya. Termasuk aksi pada Senin (5/10) kemarin yang berujung pada penahanan sementara puluhan petani di Mapolres Jakarta Pusat.
“Sampai detik ini belum ada tanggapan yang jelas dari pihak pemerintah mengenai ini. Alih-alih membatalkan pemeirntah justru makin getol mendukung pembangunan PLTU. Proyek dibangun diatas lahan pertanian subur yang akan merusak kawasan konservasi laut daerah,” jelas Hindun.
“Dari pemerintahan SBY sampai sekarang belum ada perubahan, justru ketok palunya ada di Presiden Jokowi. Batalkan pembangunan PLTU Batang, itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan warga,” sambungnya.
Artikel ini ditulis oleh:
