Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo meminta agar penerima beasiswa LPDP meningkat setidaknya lima kali lipat. Berdasarkan catatan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), akumulasi jumlah penerima beasiswa program native LPDP 2013-2023 sejumlah 40.174 orang.
“Dana abadi LPDP pada saat dibuka Rp 1 triliun, sekarang di 2023 sudah mencapai Rp 139 triliun. Dan jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat 7 kali lipat dari awal LDPP dibuka,” kata Jokowi membuka Konvensi XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Senin (15/1/2024).
“Tetapi itu masih jauh, masih sangat kurang. Oleh karena itu perlu ditingkatkan, paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang,” sambungnya.
Ia menjelaskan, upaya pemberian beasiswa pendidikan tinggi merespons rendahnya populasi penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif di Indonesia.
Harapannya, Indonesia bisa mengejar capaian penyiapan SDM unggul negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, serta negara maju.
“Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini, saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini, saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45 persen,” paparnya.
“Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali. Minggu ini akan rapatkan ini dan mengambil kebijakan, policy, untuk mengejar angka yang masih 0,4 persen ini,” sambung Jokowi.
Joko Widodo mengakui butuh anggaran besar untuk mengejar rasio capaian pendidikan SDM Indonesia tersebut. Untuk itu, pihaknya akan mencarikan anggaran.
“Nggak tahu anggarannya akan didapat dari mana, tapi kita carikan akan kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis. Kejauhan sekali, 0,45 sama 2,43. Angkanya memang kelihatannya, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali, lima kali lebih rendah kita dari negara-negara yang tadi sudah disampaikan, bukan negara maju. Belum dibandingin dengan negara maju,” tuturnya.
Jokowi mengungkapkan, pembiayaan pendidikan dan riset tetap terus harus diupayakan seoptimal mungkin. Sumbernya tidak hanya dari APBN dan APBD, tetapi juga pemanfaatan dana abadi.
“Termasuk mungkin menghubungkan dengan industri lewat matching fund, ini juga penting,” ucapnya.
“Kalau kita lihat dari APBD untuk pendidikan 2009-2024, berarti 15 tahun, mencapai Rp 6.400 triliun. Dana abadi LPDP pada saat dibuka Rp 1 triliun, sekarang di 2023 sudah mencapai Rp 139 triliun,” imbuhnya.
Jokowi menegaskan, mencarikan jalan agar rasio populasi penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif di Indonesia merupakan kewajiban kendati RI tengah menghadapi tekanan fiskal.
“Memang butuh sekali, butuh anggaran dan pembiayaan yang besar. Tetapi tetap ini menjadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik,” tuturnya.
“Saya sangat paham semua upaya tersebut membutuhkan anggaran, membutuhkan biaya, pembiayaan, di tengah tekanan berat fiskal kita. Tapi apapun yang namanya sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan, dan itu akan menjadi kunci,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Ilyus Alfarizi
