Bogor, Aktual.com – Presiden Joko Widodo meminta para menteri di kabinetnya berhati-hati terhadap defisit neraca perdagangan senilai 2,14 miliar dolar AS pada Januari-Mei 2019.
“Perlu melihat betul dengan hati-hati angka-angka yang ditampilkan BPS. Ekspor Januari sampai Mei 2019 ‘year on year’ turun 8,6 (persen) sedangkan impor Januari-Mei juga turun 9,2 (persen). Hati-hati terhadap ini, artinya neraca perdagangan kita Januari-Mei ada defisit 2,14 miliar dolar AS,” kata Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna di Ruang Garuda Istana Bogor, pada Senin (8/7).
Hadir dalam sidang kabinet paripurna tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri koordinator dan menteri Kabinet Indonesia Kerja.
“Coba dicermati angka-angka ini dari mana? Kenapa impor jadi sangat tinggi? Kalau didetailkan lagi migasnya ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena ‘ratenya’ yang paling banyak ada di situ,” tambah Presiden.
Jokowi dalam rapat tersebut menunjukkan data pada periode Januari-Mei 2019 menunjukkan impor senilai 70,6 miliar dolar AS dan ekspor adalah 68,46 miliar dolar AS. Pada 2018, neraca perdagangan Indonesia juga mengalami defisit senilai 8,7 miliar dolar AS.
Padahal menurut Presiden, Indonesia punya banyak peluang untuk meningkatkan ekspor termasuk karena adanya gejala perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan perbaikan kondisi neraca perdagangan Indonesia yang saat ini tercatat defisit harus dilakukan dengan kerja seluruh kabinet.
“Untuk menangani masalah neraca perdagangan ini harus merupakan kerja bersama dari seluruh kabinet dan beliau (Presiden) tadi menyampaikan bahwa seluruh tim harus melihat secara detail komoditasnya, negara tujuannya, supaya kita juga bisa formulasikan kebijakan yang lebih tepat mengenai hal tersebut,” kata Menkeu di Istana Bogor, Senin.
Sri Mulyani mengakui bahwa dari sisi eksternal neraca perdagangan mengalami pelemahan dan hal itu berkontribusi kepada pelemahan ekonomi di Indonesia.
“Sehingga membutuhkan perhatian dari seluruh kementerian dan lembaga untuk memacu perdagangan terutama ekspor dan untuk menjaga barang subtitusi impor tetap terbangun,” katanya.
Sedangkan terkait dengan insentif bagi industri, ia menyatakan bahwa Presiden meminta agar kementerian dapat memberikan kemudahan dalam proses bisnis.
“Seperti mendapatkan tanah dan lainnya, nanti dilihat saja oleh para menteri yang lain melalui instrumen ‘policy’ yang mereka miliki,” katanya
Sementara untuk impor migas, Sri Mulyani mengakui ada peningkatan kebutuhan di dalam negeri sedangkan produksi migas malah di bawah prediksi.
“Selama ini kalau kita lihat, sampai semester I produksi minyak dan gas kebetulan di bawah yang kita asumsikan awal, jadi dari sisi kuantitatif turun. Tahun ini juga kebetulan kurs maupun harga minyak lebih rendah, jadi penerimaan kita dari sisi migas mengalami penurunan, namun kebutuhan di dalam negeri itu meningkat sehingga memang harus dipikirkan strategi dari hulunya bagaimana ditemukan sumur-sumur (minyak) yang baru, yang ada harus memproduksi lebih banyak dan kemudian gas juga sama,” katanya.
Selain meningkatkan produksi, Sri Mulyani menilai bahwa kebutuhan migas di dalam negeri harus dicari substitusinya seperti implementasi B20.
“Dalam hal ini juga untuk kebutuhan dalam negeri apakah bisa ada subtitusinya seperti B20, implementasinya seperti apa? Itu yang mungkin lebih perlu diperhatikan karena selain neraca pembayaran, nanti juga terlihat juga di dalam APBN kita. Ini kan sedang diluncurkan, jadi belum kelihatan efektivitasnya,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
