Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) menyampaikan keterangan pers usai mengikuti rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo mengenai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara, di Istana Kepresidenan, Jakarta, para Rabu (13/5/2024). (ANTARA/Yashinta Difa)

Jakarta, Aktual.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta penyediaan lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, bisa dipercepat.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu (13/3), Presiden Jokowi mengungkapkan hal tersebut setelah mendengar keluhan dari para investor mengenai kecepatan investasi di IKN.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar lahan yang akan dialokasikan untuk para investor segera ditetapkan statusnya dengan menggunakan sistem jual-beli.

“Tadi saran dari Menteri Investasi (Bahlil Lahadalia)—yang juga disepakati oleh Bapak Presiden—agar tanahnya dijual (kepada investor), harganya ditetapkan oleh Otorita IKN,” kata Basuki seusai mengikuti rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.

Namun, Presiden menegaskan bahwa percepatan dalam penyediaan lahan bagi investasi di IKN harus tetap mematuhi aturan yang berlaku.

“Itu tadi kalimat beliau: kerja cepat, tidak melanggar aturan. Beliau sendiri yang akan memonitor proses ini ke depan,” tutur Basuki.

Presiden Jokowi juga memerintahkan untuk menyiapkan mekanisme pengaduan khusus bagi para investor serta menunjuk penanggung jawab (person in charge/PIC) untuk menjalin komunikasi yang intensif dengan mereka.

“Hal ini bisa berupa satu PIC untuk melayani satu investor, lima investor, atau bahkan sepuluh investor, sehingga para investor dapat berkomunikasi dengan lancar dengan pejabat IKN yang ditunjuk sebagai PIC,” tambah Basuki.

Menurut Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, nilai investasi di IKN mendekati Rp49,6 triliun dengan 32 institusi yang telah melakukan groundbreaking untuk memulai proyek mereka.

“Tentu kita akan melanjutkan apa yang sudah di-groundbreaking itu untuk diwujudkan sesegera mungkin. Itu tadi yang kita lihat bahwa investasi ini perlu segera direalisasikan di lapangan sehingga nantinya satu ekosistem yang menyeluruh di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, yang bisa menjadi model untuk pengembangan IKN selanjutnya,” kata Bambang.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan