Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menpora Imam Nahrawi (kedua kanan), Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) serta Staf Khusus Presiden Johan Budi (kedua kiri) meninjau lokasi Proyek Wisma Atlet di Bukit Hambalang, Kab.Bogor Jawa Barat, Jumat (18/3). Presiden menegaskan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah aset negara yang harus diselamatkan, proyek itu telah menghabiskan uang negara hingga mencapai Rp 2,7 triliun. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ama/16

Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas untuk menyelamatkan aset negara di proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Dalam paparanya Jokowi menilai proyek Hambalang harus segara diselamatkan.

“Proyek Hambalang ini sebagai aset negara perlu diselamatkan, tetapi memang harus hati-hati,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/3).

Stabilitas tanah adalah salah satu alasan pentingnya kehati-hatian dalam menuntaskan proyek yang menjadi bancaan korupsi ini. Presiden meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan pemeriksaan ulang.

“Saya sudah memerintahkan Menteri PU untuk melakukan itu dan saya harapkan nanti bisa melaporkan,” katanya.

Hadir dalam rapat itu Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menpora Imam Nachrowi, Menteri PUPERA Basuki Hadi Muljono, Menko Kemaritiman Rizal Ramli.

Lalu hadir pula Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung M Prasetyo, Menkum HAM Yassona Laoly, Kepala BPK Harris Azhar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Bupati Bogor Nurhayanti.

“Kami juga mengundang dari BPK dan hadir langsung Bapak Ketua BPK dan juga BPKP yang tentu saja nanti bisa menyampaikan mengenai hasil audit yang lalu, hasil pemeriksaan yang lalu seperti apa sehingga apabila nanti memungkinkan kita teruskan itu juga dari sisi hukumnya nanti Jaksa Agung bisa menyampaikan,” katanya.

Selain itu Presiden juga menghadirkan Polri sehingga diharapkan dari seluruh sisi terpenuhi seluruh kaidah termasuk dari sisi audit dan hukum pada posisi yang memang bisa diteruskan.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara