Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah Indonesia berencana melakukan kebijakan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara alami untuk efisiensi belanja pegawai.
“Artinya, misal 1 tahun pensiun 120 ribu, pada tahun ke 5, kita hanya menerima 60 ribu. Nanti akan berkurang banyak sekali,” kata Jokowi di Jakarta, Selasa (7/6).
Menurut Presiden, rasionalisasi tersebut dilakukan untuk mencapai visi kualitas dan belanja pegawai yang lebih efisien. Rasionaliasi PNS tidak dapat selesai dalam jangka waktu satu tahun.
Jokowi mengaku konsep simulasi rasionalisasi PNS yang diajukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Yuddy Chrisnandi belum diputuskan untuk dilaksanakan.
“Tapi memang itu rencana dan konsep dari Menpan memang belum saya terima. Tetapi kira-kira arahnya seperti itu,” kata Jokowi.
Sementara itu, Yuddy mengatakan jika pemerintah Indonesia tidak mengendalikan belanja pegawai maka pengeluaran untuk itu akan terus membengkak.
Dia mengatakan hal itu dilakukan untuk menghindari kerugian negara akibat belanja pegawai hingga berpotensi menyebabkan kegagalan negara.
“Karena pengadaan 1 orang pegawai itu akan menambah belanja pegawai dan belanja modal. Sementara yang perlu ditekankan ini adalah belanja modalnya,” kata Yuddy.
Simulasi yang diajukan oleh Kementerian PAN dan RB yaitu rasionalisasi jumlah PNS.
“Kami mensimulasikan bahwa jumlah pegawai negeri sipil Indonesia ini kira-kira 1,5 persen dari jumlah penduduk dirasakan cukup memadai dengan bantuan teknologi,” kata Yuddy.
Dia menjelaskan jika jumlah penduduk Indonesia berjumlah sekitar 250 juta orang maka total jumlah PNS yang dirasa memadai untuk melayani masyarakat adalah sekitar 3,5 juta orang.
Sementara itu jumlah PNS yang bekerja saat ini adalah 4,5 juta orang. Yuddy mengatakan oleh karena itu kementeriannya mengusulkan kebijakan rasionalisasi dan redistribusi dalam kurun waktu tiga tahun.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
