Jakarta, Aktual.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ) mengingatkan jangan sampai pupuk subsidi dijual kepada pihak yang bukan petani, mengingat hal ini dapat mengakibatkan permainan harga yang pada akhirnya merugikan petani.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada hari Rabu, sebagai tanggapan terhadap keluhan petani yang menyatakan bahwa pupuk subsidi dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi, mencapai dua kali lipat dari harga seharusnya.
“Itu harus dikontrol terus, distributor, pengecer, dikontrol jangan sampai pupuk subsidi dijual ke tempat yang bukan petani,” kata dia.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa pengawasan yang menyeluruh, mulai dari distributor hingga pengecer, perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi sesuai sasaran kepada petani yang berhak menerimanya.
Dalam pertemuan dengan para petani, Jokowi mengakui sering mendengar keluhan terkait pupuk. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memastikan ketersediaan pupuk guna mendukung produktivitas petani.
Presiden Jokowi mengumumkan bahwa BUMN PT Pupuk Indonesia akan menyediakan 1,7 juta ton pupuk sebagai persiapan menghadapi masa panen awal tahun ini. Proses perolehan pupuk subsidi juga akan disederhanakan, dengan hanya memerlukan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat.
“Kemarin saya sudah sampaikan bahwa pembelian pupuk tidak harus menggunakan kartu tani, tetapi bisa menggunakan KTP,” tambahnya.
Dari segi fiskal, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah pusat berencana menambah alokasi anggaran subsidi pupuk hingga Rp14 triliun pada tahun 2024. Pengajuan tambahan dana subsidi pupuk ini masih memerlukan persetujuan dari DPR.
“Saya sudah meminta Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan untuk mengajukan tambahan dana sebesar Rp14 triliun untuk subsidi pupuk,” ungkapnya.
Pada hari kedua kunjungan kerjanya di Jawa Tengah, Rabu, Presiden Jokowi ikut serta dalam penanaman padi bersama petani di Kalibogor, Banyumas. Dia berharap bahwa musim hujan pada Januari 2024 akan memberikan suplai air yang cukup untuk mendukung penanaman padi.
Presiden Jokowi berambisi agar pada Januari 2024, penanaman padi dapat dilakukan di 1,7 juta hektare lahan, dengan tujuan meningkatkan produksi beras pada musim panen awal tahun tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
