Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo disarankan untuk menyerahkan nama-nama menteri yang diberikan Red Notes kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut, untuk memperjelas status Jokowi yang anti korupsi itu.
“Karena Jokowi anti korupsi, maka kewajiban moral Jokowi untuk menyerahkan kepada KPK,” kata Pengamat Hukum dari Universitas Islam Indonesia Muzakir ketika dihubungi Aktual.co, Selasa (28/10).
Dia mengatakan, jangan sampai permasalah yang menyangkut para pembantunya dalam kasus korupsi membuat Gubernur DKI Jakarta itu dilema. Karena sejak awal, sambung Muzakir, Jokowi telah membangun citra anti korupsi. “Maka nama-nama itu harus dilaporkan lebih lanjut,” kata dia.
Meski begitu, KPK selaku lembaga hukum harus juga perjelas jika memang lembaga tersebut telah memberikan Red Notice kepada mantan Menteri Perindutrian dan Perdangangan itu. Karena secara moral hukum, KPK mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti itu.
“Maka KPK secar moral hukum harus memperhatikan, jika memang memberikan Red Notice itu, begitu pun Jokowi wajib menodorng secara moral hukum,” kata dia.
Sebelumnya Menteri BUMN yang baru Rini Soemarno hari ini mendatangi kantor BUMN, Jakarta. Kedatangannya ke BUMN terkait perkenalan dengan deputi dan membahas program kelanjutan Dahlan Iskan.
Terkait dengan dugaan Red Notice yang diberikan KPK, Aktual berusaha untuk mengkonfirmasi Rini Soemarno. “Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan wacana Red Notice yang diberikan KPK?,” ujar wartawan Aktual di Jakarta. Namun, Rini hanya diam dan enggan menjawab. Dirinya lebih memilih menjawab pertanyaan lain dari wartawan.
Dalam berita sebelumnya juga, Peneliti ekonomi politik Global Future Institute (GFI) Hendrajit, mengatakan mundurnya pengumuman kabinet Jokowi itu lebih disebabkan oleh ‘ruwet-nya’ perseteruan internal terkait nama-nama menteri.
“Ruwetnya perseteruan di sisi internal kubu Jokowi yang menjadi penyebab mundurnya pengumuman di Tanjung Priuk itu,” kata Hendrajit.
Nama Rini Soemarno sejak awal akan diplot sebagai Menteri BUMN, dan seiring itu, KPK justru memberi ‘stabilo merah’ kepada nama mantan Menteri Perindustrian tersebut. “Masalahnya yaitu KPK memberi stabilo merah Rini Soemarno. Tapi dilain sisi, Megawati akan all out untuk memplot nama Rini sebagai Menteri BUMN. Kemudian juga informasi nama Rini pun diminta Bakrie diplot sebagai menteri.”
Dalam kabar tersebut, lanjut Hendrajit, adanya deal antara Bakrie dan Jokowi untuk nama Rini Soemarno jadi Menteri BUMN.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
Nebby
