Sejumlah kendaraan terjebak macet di samping proyek LRT di kawasan Pancoran, Jakarta, Rabu (25/7). Pemerintah terus memperbaiki sistem transportasi dengan mengandalkan strategi "push dan pull" yakni dengan mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan menarik masyarakat menggunakan angkutan umum yang murah dan nyaman seperti tranportasi multi moda yang sedang dibangun. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo menyebutkan, kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai Rp65 triliun per tahun.

“Saya hanya membayangkan, hitungan Bappenas yang saya terima. Setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih Rp65 triliun per tahun karena kemacetan di Jabodetabek,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (8/1).

Angka kerugian itu, kata Presiden, jika dialokasikan sebagai modal pembangunan, dapat digunakan untuk membangun moda transportasi alternatif di Jabodetabek. Terlebih jika kerugikan tersebut terakumulasi dalam waktu setidaknya lima tahun.

“Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi LRT, MRT. Dalam waktu lima tahun sudah jadi barang,” katanya.

Ia menekankan bahwa hal itu tidak bisa terus dibiarkan.”Tidak mungkin hal seperti ini kita teruskan. Kita harus berani memulai, merancang agar semuanya itu bisa segera selesai sehingga yang Rp65 triliun bisa jadi barang. Bukan jadi asap yang memenuhi kota,” katanya.

Hadir dalam rapat tersebut para pejabat terkait meliputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menaker Hanif Dzakiri.

Selain itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Jaksa Agung Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Kepala BPS Suhariyanto, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

 

Ant.

Artikel ini ditulis oleh:

Zaenal Arifin