Jokowi Sebut Kesenjangan di Perdesaan Menurun Pada 2019

Jakarta, aktual.com – Presiden Joko Widodo menyebutkan kesenjangan di perdesaraan menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,334 pada 2015, menjadi 0,317 pada 2019.

“Demikian juga dengan kesenjangan fiskal antardaerah, di mana Indeks Williamson turun dari 0,726 pada tahun 2015, menjadi 0,597 pada tahun 2018,” kata Jokowi dalam pembacaan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Selain itu, melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik, Pemerintah juga sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat.

Selama periode 2017-2018, DAK fisik telah dimanfaatkan untuk peningkatan jalan sepanjang 17,7 ribu kilometer, penyelesaian pembangunan jembatan sepanjang 7,8 ribu meter, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 14,2 ribu unit, pembangunan laboratorium sekolah sebanyak 4,0 ribu unit.

Juga peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sebanyak 373,1 ribu hektare, pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 112,3 ribu unit, serta rehabilitasi sarana prasarana kesehatan sebanyak 8,6 ribu unit per paket.

Pada 2020, Kepala Negara mengatakan selain dukungan pendanaan kelurahan, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa, agar kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa meningkat.

Selain itu, telah dialokasikan juga anggaran untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pembiayaan dari APBD.

Pemerintah juga akan terus memperbaiki subsidi energi untuk BBM, listrik, LPG tiga kilogram, serta subsidi pupuk, terus diperbaiki agar tepat sasaran dan efektif membantu rakyat yang kurang mampu, agar menjaga efisiensi dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan produktivitas petani.

Hasil Riset

Megawati Institute bekerja sama Sigma Phi mengungkapkan kalau hasil riset yang dilakukan menunjukkan bahwa sebanyak 137 juta penduduk atau 51,8% penduduk Indonesia hidup tidak layak. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 belum terpenuhi.

“Enam indikator menghitung hak-hak dasar (basic rights) seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pangan, air minum, dan perumahan yang layak,” kata M Nalar dari Tim Riset Sigma Phi ditulis Jumat (16/8).

hanya kata-kata kosong. Ada 51,8% penduduk yamg belum sepenuhnya merdeka,” tambahnya.

Dikatakan Nalar bahwa 137 juta penduduk Indonesia tersebut memenuhi setidaknya satu indikator yang tidak layak. Adapun data dan indikator yang digunakan mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2018 lalu.

Dari hasil Susenas, Tim Riset Sigma Phi menemukan bahwa sebanyak 5,9 juta orang tidak memiliki akses pekerjaan yang layak, 4,2 juta anak usia sekolah tidak mendapat pendidikan yang layak.

Sekitar 9,6 juta orang tidak memiliki akses kesehatan yang layak, 63,7 juta orang tidak memiliki akses pangan yang layak, 8,2 juta orang tidak memiliki akses air minum yang layak, 97 juta orang tidak memiliki akses perumahan yang layak.

Selengkapnya baca: Indonesia Merdeka, Riset: 51,8 Persen Rakyat Indonesia Hidup Tidak Layak

Artikel ini ditulis oleh:

Zaenal Arifin