Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah untuk mencairkan dana nganggur yang masih mengendap di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pasalnya, daan tersebut mencapai triliunan rupiah.
Provinsi DKI Jakarta ini menjadi provinsi terbanyak yang menyimpan dananya di BPD, sehingga tidak terpakai untuk prmbangunan. Padahal jika dana itu beredar di masyarakat, akan menggenjot pertumbuhan.
“Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama-Gubernur DKI) itu uangnya (APBD) gede. Tapi nyimpennya juga gede, mencapai Rp13,9 triliun. Harus dikeluarkan dong,” pinta Jokowi di depan seluruh kepala daerah saat acara Rakernas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di Jakarta, Kamis (4/8).
Menurut Jokowi, seluruh kepala daerah termasuk Ahok, harus cepat menyerap anggaran tersebut dengan membuat lelang-lelang. “Tapi tetap harus sesuai aturan jangan asal keluar,” cetus Jokowi.
Untuk itu, dia meminta keterlambatan realisasi anggaran seperti ini jangan sampai diteruskan. Pasalnya, tanpa uang ini dikeluarkan, dari mana uang akan beredar di daerah, terlebih jika daerah itu tidak mempunyai kekuatan sektor swastanya, pasti akan lebih berat lagi.
Dia menegaskan, berdasar data yang masuk, hingga Mei uang APBD dari provinsi/kabupaten/kota yang menganggur mencapai Rp246 T. Di Juni nya menurun sedikit menjadi Rp214 triliun. “Tapi tetap masih di atas Rp200 triliun, jadi harus hati-hati bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu,” terangnya.
Dari 10 provinsi yang memiliki dana APBD menganggur terbanyak ada di DKI, kemudian Jawa Barat (Rp8,034 T), Jawa Timur (Rp3,9 T), Riau (Rp2,86 T), Papua (Rp2,59 T), Jawa Tengah (Rp2,46 T)-meski kemudian diralat oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Kalimantan Timur (Rp1,57 T), Banten (Rp 1,52 T), Bali (Rp1,4 T), dan Aceh (1,4 T).
“Mestinya, dana APBD itu dapat dikeluarkan seawal mungkin setiap tahunnya. Karena uang itu akan beredar dan akan menambah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota dan provinsi,” terang Jokowi.
Sedang untuk kabupaten dana nganggur terbanyak (tiga besar), yaitu, Bogor (Rp1,9 t), Badung (Rp1,6 T), dan Bandung (Rp1,6 T). Untuk kota dana nganggur terbesar (tiga besar) ada di, Medan (Rp2,27 T), Surabaya (Rp1,85 T), dan Tangerang (Rp1,63 T).
Untuk itu, agar dana itu beredar, sayangnya Jokowi hanya akan mengeluarkan surat utang dalam Surat Utang Negara (SUN), sebagai penampung dana nganggur itu.
“Kalau masih gede-gede gini dan gak bergerak SUN akan semakin banyak. Kalau sudah blak-blakan gini gimana rasanya? Saya sudah diminta Menkeu uuntuk ungkap saja,” pungkas Jokowi.
Laporan: Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
