Jakarta, Aktual.co — Melalui akun Facebooknya, Presiden Jokowi menjawab berbagai kritikan yang ditujukan padanya terkait kontroversi program tiga kartu sakti yang baru-baru ini diluncurkannya. Seperti diketahui, program kartu sakti yang diluncurkan Pemerintahan Jokowi itu banyak dikritik kejelasannya karena tidak dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR. Dalam akun sosial medianya itu, Jokowi menyebut bahwa setiap kebijakan yang dibuatnya tidak perlu harus konsultasi dengan DPR.  Menurutnya, kalau harus lapor ke DPR, nanti program itu tersendat. Apalagi, kinerja DPR lamban, sehingga pihaknya tidak bisa menunggu lagi. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Yudha mengatakan bahwa pemahaman mengenai trias politika harus dijalankan dengan baik.
“Bahwa negara kita itu ada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Semua harus bekerja sama untuk tujuan yang baik bagi rakyat,” kata Satya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (8/11).
Dengan begitu, lanjut dia, antar pelaku trias politika tidak bisa saling menafikan satu sama lain. Seharusnya legislatif dan eksekutif justru saling bekerja sama dalam mengurus kepentingan rakyat. Apalagi keduanya sama-sama dipilih  rakyat.
“Tidak bisa satu menafikan yang lain. Jadi tidak bisa mengatakan kerja DPR lambat lantas eksekutif mau jalan sendiri. Berarti dia melanggar trias politika tadi, ini yang menurut saya harus diluruskan. Justru sekarang tugas kita bersama, menjalankan tugas-tugas yang baik bagi pemerintah, menyangkut masalah rakyat ini untuk mendapat dukungan secara bersama, karena kita dipilih rakyat. Presiden juga dipilih rakyat. Yah kita sama sama menyajikan kue yang enak lah untuk masyarakat,” tukasnya.
Seperti diketahui, kemarin melalui akun Facebooknya Presiden Jokowi menuding bahwa kinerja DPR lambat dan tidak bisa mengimbangi kinerja dari Pemerintah.
Berikut isi kicauan Jokowi di akun social medianya: 
Pemerintah bekerja cepat karena ingin memenuhi harapan banyak orang, melayani rakyat. Seperti soal Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera, tentu sudah ada anggarannya dan ini bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. 
Lha, kalau harus lapor dulu ke DPR, lapor kemana? ketemu siapa? ke komisi yang mana? alat kelengkapan dewan-nya mana? … Apa saya harus menunggu terus..?
Kita inginnya cepat, tapi kenapa DPR bergerak lamban ? 
-Untuk kepentingan rakyat kita jangan main-main…-

()

(Nebby)