Jakarta, aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk terus memberikan bantuan beras seberat 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga bulan Juni 2024, dengan kemungkinan dilanjutkan setelah itu jika APBN mengizinkan.
Namun, penyaluran bantuan tersebut harus dihentikan sementara karena coinciding dengan masa Pemilu 2024, bukan karena masalah dengan data penerima bantuan seperti yang sebelumnya disebutkan.
Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, penghentian sementara ini disesuaikan dengan jadwal Pemilu 2024.
“Terkait data, hanya perlu pemutakhiran. Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk yang tidak cocok. Tidak ada dispute (karena verifikasi data), penyaluran (bantuan beras) jalan terus,” katanya dikutip dari CNBCIndonesia, Selasa (6/2/2024).
“Tapi, tanggal 8-14 Februari akan berhenti sementara untuk menghormati Pemilu,” tambah Arief.
Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi memulai program bantuan beras 10 kg sejak bulan Maret 2023 untuk meredam dampak lonjakan harga beras yang terus meningkat sejak Agustus 2022. Pada tahun 2023, bantuan ini disalurkan dalam 2 tahap, yakni dari Maret hingga Mei 2023 dan dari September hingga Desember 2023.
Untuk tahun 2024, penyaluran tahap pertama sudah dimulai, dengan jumlah keluarga penerima mencapai 22.004.077 KPM. Bantuan pangan ini telah terbukti efektif dalam mengontrol inflasi nasional dan mengurangi laju kenaikan harga beras.
Arief menjelaskan bahwa program bantuan pangan merupakan salah satu upaya dalam memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No 125/2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
“Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terbawah. Sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile (bergejolak) karena beras berkontribusi lebih dari 0,5% terhadap inflasi nasional. Jadi bantuan pangan beras ini salah satu intervensi pemerintah meredam inflasi,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa pembaruan data penerima bantuan beras harus dilakukan secara berkala.
“Data KPM pasti akan selalu ada pemutakhiran. Kalau data tidak di-update malah salah dong. Sama seperti stok beras, itu berubah naik dan turun,” cetus Arief.
Sebelumnya, penyaluran bantuan beras belum dilakukan sepenuhnya kepada sekitar 22 juta KPM karena proses verifikasi data penerima manfaat belum mencapai 100%.
Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Bulog, menyatakan bahwa proses verifikasi data masih berlangsung. Dia berharap bahwa dalam waktu 1-2 minggu ke depan, proses tersebut akan segera selesai.
“Jadi setiap awal tahun selalu ada proses verifikasi untuk bisa mendapatkan updating situasi warga yang paling membutuhkan. Kalau tahun lalu bantuan pangan dimulai Maret-April jadi ada waktu, jadi nggak terasa. Kalau sekarang Januari pas verifikasi kita langsung disalurkan, jadi di situ aja,” kata dia dikutip Sabtu, (3/2/2024).
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
