Jakarta, Aktual.com – Ekonom Senior Indonesia, Faisal Basri mengingatkan pemaknaan pasal 33 UUD 1945 tentang kekayaan alam Indonesia, hal ini agar tidak disalahgunakan sebagai alat pencitraan.
Dia menegaskan makna penguasaan negara tidak mesti dimiliki dan dikelola sendiri oleh BUMN, namun penguasaan negara harus ditempatkan dan diterjemahkan pada skala yang luas.
Sehingga penguasaan itu berarti negara punya kuasa untuk mengatur dan mengawas terhadap pengelolaan kekayaan alam, yang pada akhirnya mengerucut kepada kedaulatan bagsa.
“Pak Jonan (Menteri ESDM) bilang; (pertama kali kita berdaulat atas Freeport) karena penguasaan saham mayoritas dengan divestasi 51 persen. Seolah-olah mayoritas jadi simbol kedaulatan, kalau gitu kita tidak berdaulat donk atas ladang minyak di Riau yang dikontrak oleh Chevron,” tutur dia di Jakarta, Kamis (19/10).
Mengenai divestasi saham PT Freeport ini sempat membuat Anggota komisi VII DPR, Ramsos siagian merasa pemerintah ‘mengelabui’ rakyat dan menyampaikan informasi tidak akurat.
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan (sejak 40 tahun, baru kali ini bisa divestasi 51persen), hebat dan membanggakan,” kata Ramson saat rapat di Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Senin (9/10).
Namun kemudian selang beberapa waktu sejak Jokowi menyatakan hal itu, keluar surat dari Induk Perusahaan PT Freeport di Amerika Serikat yakni Freeport-McMoRan yang menolak dokumen metode divestasi yang diajuhkan oleh pemerintahan.
Bahkan saking berlarut-larutnya perundingan, pemerintahan terpaksa mengeluarkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi Freeport sebagai landasan operasi disamping menunggu hasil akhir negosiasi.
“Katanya sudah beres, ternyata apanya yang sudah beres? Kita awalnya sudah senang, sudah bangga-bangga, tahu-tahu nggak beres juga itu barang,” tutur Ramson.
Dia mensinyalir Jokowi tidak mendapat laporan yang benar dari Menteri ESDM.
“Ini pencitraan, seakan akan rezim ini berhasil divestasi 51 persen sejak 40 tahun. Atau Menterinya tidak melaporkan informasi yang sebenarnya kepada Presiden,” ujar Ramson.
Laporan Dadangsah
Artikel ini ditulis oleh:
