Kupang, Aktual.com – Wali Kota Kupang Jonas Salean dianugerahi Penghargaan Satya Lencana Manggala Karya Kencana dari Presiden RI karena berkomitmen menjaga pertumbuhan penduduk di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu.
“Karena kita dinilai punya komitmen melaksanakan program KB di daerah ini maka Presiden memberikan penghargaan di bidang kependudukan ini,” kata Jonas Salean kepada Antara di Kupang, Kamis (28/7).
Penganugerahaan Manggala Karya Kencana itu akan dilakukan hari ini di Kota Kupang yang dilakukan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mewakili Presiden RI Joko Widodo.
Menurut Ketua DPD Golkar Kota Kupang ini, keberhasilan dan penghargaan yang diterimanya itu merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur di jajaran pemerintahan juga seluruh masyarakat di daerah ini yang peduli akan sebuah keluarga kecil yang sejahtera.
Dengan semua kesadaran akan keluarga kecil yang sejahtera itulah, Pemerintah Pusat memandang penting memberikan panghargaan itu kepada Pemerintah Kota Kupang.
Memang diakui mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang itu, sangatlah sulit mengajak warga untuk terus ikut membina keluarga kecil yang sehat dan sejahtera dengan merencanakan kelahiran dalam rumah tangga. Selain sulit dibutuhkan waktu yang sangat panjang dan kerja keras.
Namun demikian dengan keuletan para kader yang dimotori Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) Kota Kupang maka upaya itu perlahan bisa dilaksanakan. “Dan hasilnya kita dinilai cakap mendapatkan penghargaan ini,” kata Jonas.
Dalam konteks itu, Jonas menyampaikan permohonan terima kasih kepada seluruh aparatur yang ada, yang sudah dengan tugas dan fungsinya bisa memberikan dampak bagi keterpenuhan program itu.
“Kepada warga masyarakat juga saya sampaikan limpah terima kasih untuk kerja samanya. Anugerah penghargaan ini diberikan untuk seluruh warga dan diberikan melalui Wali Kota Kupang,” katanya.
Jonas meminta agar program dan layanan pemerintah dalam konteks pengaturan kelahiran untuk kepentingan mengatur pertumbuhan penduduk dfaerah itu, diharap bisa terus terjadi, demi peningkatan kesejahteraan warga di daerah ini.
Kepala Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) Kota Kupang Retnowati, mengatakan, upaya pelaksanaan program KB dengan pelibatan kepesertaan penggunaan sejumlah kontrasepsi mengalami kemajuan yang berarti. Meski di beberapa kasus, masih sulit untuk meyakinkan terkait alat kontrasepsi yang ada.
Dia mengatakan, dari aspek data, target perkiraan permintaan masyarkat (PPM) untuk kepesertaan KB di 2016 ini mencapai 8.640 kepesertaan. Hingga bulan Juni sudah mencapai 2.049 akseptor dengan sisa realisasi 6.591 kepsertaan.
Itu artinya masih berada pada prosentase 23,72 persen tersebar di enam kecamatan dan 51 kelurahan di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. “Kami akan terus lakukan sejumlah aksi dan sosialiasi untuk kepentingan pencapaian target capaian itu,” katanya.
Dia mengatakan, ada sejumlah jenis kontrasepsi yang ditawarkan untuk pilihan kepesertaan bagi warga di daerah itu, antara lain, ‘Intra Uterine Device’ (IUD) atau biasa juga disebut spiral, kondom, pil, suntikan, implantasi dan Medis Operatif Wanita (MOW) dan Medis Operatif Pria (MOP).
“Semua jenis kontrasepsi itu memiliki keunikan sesuai dengan kondisi tubuh dan tingkat aktivitas sesksual masing-masing penggunannya. Karena itulah penentuannya harus melalui sebuah pemeriksaan medik oleh tenaga medis ahli,” katanya.
Pemerintah berharap ke depan, akan ada kesadaran yang tinggi dari warga yang dengan sejumlah pertimbangannya masuk bergabung dan menjadi akseptor KB untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga dan tentunya akan berdampak bagi masyarakat, daerah dan bangsa ini.
Sementara itu, berdasarkan catatan BKKBN, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini mencapai 1,49 persen atau setara dengan jumlah penduduk di Singapura. Padahal, pemerintah menargetkan pertumbuhan populasi dapat ditekan menjadi 1,1 persen.
Laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Kepulauan Riau. Adapun provinsi yang pertumbuhan penduduknya paling rendah adalah Yogyakarta.
Faktor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan penduduk ini adalah pendidikan orang tua. “Kalau wanita yang berpendidikan, dia sudah merasa bahwa dua anak cukup itu wajar, bukan membatasi. Yang penting sejahtera,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
