Jakarta, Aktual.com – Proses pemungutan suara adalah puncak pelaksanaan Pilkada. Sebagai kegiatan kegiatan puncak, semakin optimal persiapan yang dilakukan, semakin menghindarkan dari kecurangan.
“Semakin antisipatif terhadap kecurangan semakin dapat meminimalisiir potensi pelanggaran,” terang Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, Senin (31/1).
Menurutnya, sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) rawan sebagaimana disampaikan Bawaslu, sesungguhnya menjadi tantangan kepada penyelenggara Pemilu dan pasangan calon disetiap tingkatan untuk dapat semaksimal mungkin mewujudkan nir-pelanggaran.
Tantangan paling besar untuk menciptakan integritas pemungutan suara adalah pengetahuan dan kemandirian penyelenggara Pemilu di tingkat TPS dan kehendak tim sukses mempengaruhi pilihan pemilih.
Besarnya jumlah penyelenggara Pemilu di TPS, baik KPPS maupun PPL, adalah tantangan tersendiri untuk dipastikan seluruhnya berpengatuan cukup, bertindak mandiri dan terbuka.
Demikian juga kuatnya pengaruh pendukung pasangan calon tertentu serta saksi yang hadir untuk memastikan suara berpotensi terjadinya perbedaan pendapat.
“Dua pekan menjelang pemungutan suara. Selain memastikan tahapan persiapan dilakukan secara maksimal, tantangannya adalah memastikan penyelenggara Pemilu di TPS baik KPPS maupun PPL benar-benar memiliki pengetahuan yang cukup dan keberanian yang memadai,” jelasnya.
Di sisi lain, pasangan calon beserta tim sukses dan tim kampanyenya saling menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran Pilkada. Sepakat untuk tidak perlu mempengaruhi pemilih dengan uang atau menciptakan rasa takut.
Dengan begitu, tambah Hafidz, puncak Pilkada sebagai pesta demokrasi nantinya benar-benar terwujud.
Artikel ini ditulis oleh:
