Jakarta, Aktual.co — Juru Bicara wakil presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah membantah jika JK “kebelet” menaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
Menurutnya, wacana penaikan harga BBM itu merupakan program resmi Jokowi dan JK.
“Bukan urusan Pak JK, program yang mau dilaksanakan Jokowi-JK memang seperti itu. Bukan urusan buru-buru Pak JK, kan ini program pemerintahan baru yang disusun sebelum terpilih, yang dijual di kampanye,” kata Husain di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (5/11).
Menurutnya, jika ada politikus yang mengatakan JK bernafsu menaikkan harga BBM, itu adalah pendapat pribadi dan bukan dari partai pendukung pemerintah, seperti PDIP, PKB, NasDem, Hanura atau PPP.
“Tidak ada pernyataan resmi dari PDIP. Baik itu secara partai maupun di parlemen. Oleh karena itu biasa aja,” kata Husain.
Husain menambahkan, program Jokowi-JK, termasuk menaikkan harga BBM, juga disusun oleh sebagian orang-orang dari PDIP.
“Jadi apa yang masalah, dan sampai kemarin Pak Jokowi sendiri kalau kita ikuti pembukaan Rakornas Gubernur dan kabinet kerja para menteri, dan Kapolda segala macam itu kan sudah jelas, di situ menggambarkan. Meskipun tidak menyebut (BBM) akan naik tanggal sekian atau apa, atau ada pengalihan atau enggak. Tapi presiden membicarakan masalah suasana keamanan yang kondusif,” kata Husain.
“Yang kedua menegaskan akan dilakukan pengalihan subsidi dari konsumtif ke produktif. Yakni membangun irigasi yang banyak terbengkalai, infrastruktur jalan, jembatan. Jadi sejalan. Gak ada Pak JK yang memutuskan sendiri,” kata dia.
Saat ditanya PDIP setuju kenaikan harga BBM, dia memastikan kalau Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu memang menyetujuinya
“Ya iyalah pasti dengan menunjuk Jokowi-JK ya tentu (PDIP) mendukung, jadi semua programnya otomatis didukung,” kata Husain.
Seperti diberitakan, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM rupanya ditentang oleh sejumlah elite PDIP. Bahkan Politikus PDIP Effendi Simbolon menyebut JK terlalu bernafsu menaikkan harga BBM.
Effendi menyatakan, PDIP belum menentukan sikap soal rencana kenaikan BBM. Dia malah mengkritisi menteri bidang energi Presiden Jokowi.
“Kita belum menentukan sikaplah. Wong menterinya saja masih bermasalah. Siapa Sudirman Said, siapa Rini Soemarno, siapa Menkoekuin, apa mereka ini yang membawa garis liberal ekonomi?” kata Effendi. 

()