Jakarta, Aktual.com — Juru bicara Wakil Presiden RI, Husain Abdullah menuding Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli suka membuat kegaduhan, bukannya membantu pemerintahan malah memperumit keadaan.
“Kalau soal listrik, tidak ada yang perlu diperdebatkan apalagi dia mengajak Pak Jusuf Kalla yang notabene adalah Wapres, dimana logika dan etikanya? Mungkin dia sakit sakitan?,” kata Husain dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (19/8).
Menurutnya, Indonesia telah mengalami krisis listrik. Kapasitas pembangkit listrik yang dimiliki PLN hanya sebesar 45 ribu Mw. Untuk mencapai pertumbuhan 7 persen setahun, maka dibutuhkan tambahan daya listrik 15 persen per tahun. Sehingga setiap tahunnya Indonesia butuh tambahan daya 7000 Mw listrik, dikalikan 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka jumlah mencapai 35 ribu Mw.
“Penambahan Daya listrik ini multi player efeknya besar karena berkaitan dengan fasilitas penunjang industri, tanpa listrik industri tidak bisa berjalan, tanpa industri serapan tenaga kerja kita akan rendah, bakal banyak pengangguran. Dan kita semakin tertinggal. Belum lagi kebutuhan listrik rumah tangga yang yang juga paling mendesak. Apa kita mau membiarkan seluruh kota di Indonesia harus merasakan pemadaman listrik bergilir?,” terangnya.
Dikatakannya, jika Rizal Ramli cerdas dan bijaksana, harusnya membantu pemikiran dan melakukan terobosan, setidaknya kalau tidak mampu lebih baik tutup mulut saja. “Kalau mau tau tentang program listrik tidak usah menantang nantang, ada forumnya, Rizal bisa manfaatkan kesempatan bertanya pada Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas. Ini negara ada tata tertibnya”.
“Apalagi program listrik tersebut bukan semata pemikiran Pak JK, itu sama saja Rizal memandang sebelah mata Presiden Jokowi. Padahal program listrik adalah program populis andalan Pak Jokowi. Makanya Rizal Ramli selaku Menko di kabinet ini, lebih baik khatam dulu visi misi Jokowi-JK, baru kerja jangan asal ngomong karena dia bukan pengamat lagi tapi Menko. Harusnya pakai akal ikut bantu pemerintah menggoalkan apa yang tertuang dalam visi misi Jokowi-JK,” tukasnya.
Ia menegaskan bahwa saat ini semua bank siap mendukung pendanaan proyek listrik, artinya secara kalkulasi perbankan proyek ini masuk akal.
Permintaan untuk mengerjakan program listrik juga diklaimnya membludak, yang ditawarkan PLN 35 ribu MW tetapi yang berminat sangat besar dan mencapai 50 ribu MW.
“Artinya ini momentum untuk mengatasi krisis listrik di Indonesia, karena peminatnya besar. Atau kita mau biarkan daerah daerah dilanda pemadaman lampu bergilir. Bisa marah orang daerah. Belum lagi di pedesaan pedesaan yang belum pernah merasakan terangnya listrik.
RR jangan cuma komentar diantara gemerlap lampu studio, tapi ingat masih jutaan rakyat Indonesia butuh listrik,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
