Sumedang, Aktual.com – Tiga partai politik, yaitu Gerindra, PKS dan PBB secara resmi telah mendeklarasikan Eka Setiawan dan Agung Anugrah sebagai pasangan calon (Paslon) kepala daerah untuk Kabupaten Sumedang. Dalam acara yang digelar di Sumedang, Selasa (9/1) ini hadir oleh sejumlah tokoh, termasuk kakak kandung dari Calon Wakil Bupati Sumedang Agung Anugrah, Jumhur Hidayat.
Jumhur Hidayat saat deklarasi Eka Setiawan dan Agung Anugrah sebagai pasangan calon (Paslon) kepala daerah Kabupaten Sumedang
Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini pun menyampaikan, sejatinya kepala daerah bukanlah kacung dari Presiden. Sehingga para calon kepala daerah haruslah memiliki karakter sebagai pemimpin daerah.
“Saya mengenal Pimpinan nasional Gerindra Prabowo Subianto, PKS Ustad Salim Segaf Al-Jufrie dan Sohibul Iman serta pimpinan PBB Yusril Ihza Mahendra dan mereka semua adalah orang-orang yang berkarakter,” ucap Jumhur ketika berorasi dalam acara deklarasi tersebut.
“Karena itu pasangan di Sumedang ini juga harus menjadi pasangan yang berkarakter, sehingga Sumedang menjadi mantap,” tegas Jumhur yang disambut meriah oleh pendukung pasangan Eka-Agung.
Jumhur menjelaskan, karakter ini terkait dengan keberpihakan kepala daerah terhadap rakyatnya. Ia pun mencontohkan pada kasus industrialisasi di beberapa daerah yang berujung pada pembasmian kearifan lokal setempat.
Pun demikian dengan modernisasi yang terjadi di Sumedang, lanjutnya, jangan sampai nantinya menggusur kebudayaan adiluhung Sumedang, apalagi jika harus sampai menggusur rakyat Sumedang.
Menurut Jumhur, berkembangnya kawasan industri di Sumedang bukanlah alasan untuk menggantikan masyarakat lokal dengan pekerja asing yang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir. Ia pun tidak dapat menerima sekalipun hal itu sudah menjadi instruksi dari pemerintah pusat.
“Maka Bupati dan Wakil Bupati harus menolaknya sejauh ada rakyat Sumedang yang bisa bekerja di sektor itu. Kalau mereka belum siap, ya di persiapkan dulu, karena itu memang tugas negara,” jelasnya.
“Ingat, Bupati, Gubernur bukanlah kacungnya Presiden. Mereka adalah pemimpin lokal yang bisa bertanya kepada pusat bila kebijakan pusat akan menyulitkan warga lokal!” tutup Jumhur disambut riuh tepuk tangan peserta deklarasi.
Laporan: Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
