Jakarta, Aktual.com — Gerakan buruh yang terrefleksi dari aksi “May Day” haruslah mengungkap permasalah nyata sebagai sebuah perjuangan kolektif. Jangalah aksi itu, terpecah kegiataan lain yang justru menyimpang dari nilai perjuangan.
Demikian disampaikan tokoh gerakan buruh Jumhur Hidayat, saat Dialog Pra May Day 2016 yang digelar oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN), Rabu (27/4).
“May Day adalah tonggak perjuangan buruh yang belum selesai dan mungkin tidak akan pernah selesai,” kata dia.
Ia mengatakan, saat ini banyak anggapan buruh itu pekerja kasar. Padahal, sambung dia, selain komisaris dan direksi perusahaan sebagai wakil dari pemodal, mayoritas adalah kaum buruh.
Oleh sebab itu, dikatakan Jumhur, janganlah pandang sebelah mata gerakan buruh yang sedang tuntut hak. Sebab dengan itu, karyawan kantoran pun terima dampak nyata peningkatan kesejahteraan.
Menurutnya, ketimpangan Indonesia kini telah meningkat. Dulu waktu Orde Baru runtuh, tingkat kesenjangan hanya 0,32 dan kini 0,41. Artinya, kata Jumhur, reformasi gagal dalam pemerataan.
Ia pun mengkritik pemerintahan kini yang dianggapnya mirip-mirip dengan rezim orde baru, dimana membungkam suara-suara rakyat kritis.
“Saat ini sudah mirip-mirip Orde Baru dengan munculnya ide pasal penghinaan presiden, pencemaran nama baik untuk bungkam aktivis, hingga ada 26 buruh yang diadili karena aksi,” kritiknya.
Kondisi terkini dinilai bisa lebih berbahaya karena gerakan buruh dan rakyat berhadapan dengan penguasa yang dikendalikan korporasi (pengusaha), dan gunakan alat negara seperti polisi dan tentara untuk capai tujuannya.
“Kekuasaan bisa semakin liar. Penggusuran Pasar Ikan dan penguasa yang ketakutan batalkan reklamasi contoh nyatanya. Pemerintah yang harusnya santun dan sopan ke rakyat sekarang malah membungkuk ke pengusaha dan pemodal. Semakin ‘bengis’ ke rakyat walau tak harus berwajah bengis!” kritik aktivis mahasiswa 80an itu.
Turut hadir Iwan Kusmawan (Ketua Umum SPN) dan Ribut Santoso (Ketua Litbang) serta jajaran SPN Bogor, Sukabumi, Depok dan Bekasi yang akan pimpin aksi Hari Buruh, Minggu (1/5/2016).
Senada, Iwan menyindir May Day seolah menyimpang jadi perayaan yang terpisah-pisah, hingga tinggal balap karung yang belum ada. Dia tegaskan SPN akan perjuangkan agar Upah Padat Karya yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat tidak lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP).
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
