Jakarta, Aktual.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti laporan Greenomics Indonesia terkait rawannya praktek korupsi dalan perizinan lahan perkebunan kepada pengusaha. Salah satunya dengan memeriksa menteri kehutanan yang paling banyak mengeluarkan izin kepada pengusaha tertentu.
Dalam laporan Greenomics disebutkan bahwa selama 13 tahun belakangan, Zulkifli Hasan merupakan menteri kehutanan periode 2009-2014 paling banyak mengeluarkan izin perkebunan kepada pengusaha tertentu.
“Apakah ada malapraktek atau tidak, itu KPK harus buktikan. Harus ditelusuri karena memang untuk menelusuri itu, KPK harus buka dokumen-dokumen izin tersebut. Radar KPK harusnya berjalan,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3).
Menurut Emerson, izin perkebunan rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Selain izin perkebunan, izin pertambangan dan pengalihan fungsi hutan juga kerap disalahgunakan.
Emerson melihat ada kecenderungan penyalahgunaan izin ini digunakan sebagai senjata untuk kepentingan politik. Seperti memberikan izin kepada pengusaha yang mau berkontribusi untuk partai.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
