Jakarta, Aktual.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan jumlah penduduk di ibu kota baru itu akan mencapai 200 ribu pada 2024 sehingga cukup untuk menarik investor dalam berusaha dan menanamkan modal.

“Kita juga akan membuat populasi yang cukup untuk investor untuk berusahalah,” kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11).

Bambang mengatakan sebanyak 200 ribu penduduk itu adalah jumlah keseluruhan dari seluruh elemen masyarakat yang akan tinggal di IKN pada 2024. Terdapat empat elemen masyarakat yang akan tinggal di IKN pada 2024 yakni Aparatur Sipil Negara (ASN), aparat TNI-Polri, penduduk lokal, dan para pekerja.

“Semua. Kan kita tidak memisah-misahkan, semua warga IKN,” kata dia.

Menurut Bambang, pemerintah mencari jumlah populasi yang mencerminkan kemampuan daya beli yang memadai sehingga investor akan semakin tertarik membangun IKN.

“Pokoknya kita cari angka di mana yang cukup menarik swasta untuk mempertimbangkan itu ada daya beli,” kata dia.

Populasi di IKN pada 2024, kata dia, juga akan termasuk tenaga-tenaga pendukung untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah saat ini membangun infrastruktur pendukung untuk pemenuhan kebutuhan hidup penduduk IKN di 2024.

“Ada sekolah-sekolah, gurunya, dan lain-lain. Kemudian ada rumah sakit, klinik itu kan ada susternya, itu juga harus diakomodasi. Nanti kita lihat petanya seperti itu, sehingga dikembangkan nanti tak hanya ASN, TNI-Polri, tapi juga seperti itu,” kata dia.

Saat ini, Bambang menjelaskan, pembangunan fisik infrastruktur di IKN sudah meliputi akses logistik, pemasok air baku, dan pemetaan kavling lahan.

Kavling-kavling lahan itu, ujar dia, disiapkan untuk pemetaan guna menarik minat investor.

“Kemudian itu semua bisa siap, nanti investor lihat ‘oh saya mau di mana sih’, kita harus  mampu untuk memperlihatkan itu,” kata dia.

Sementara itu pembangunan fisik infrastruktur besar-besaran di IKN akan dimulai pada Januari 2023 sejalan dengan banyaknya kontrak lelang proyek yang akan ditandatangani pada akhir 2022.

(Warto'i)