Jurnalis Albalad dan Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf

Jakarta, aktual.com – Pencatutan nama ulama tanpa seizin bersangkutan telah membuat nama baik dan integritas tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Nadirsyah Hosen menjadi buruk.

Hal tersebut menulai polemik, menurut Jurnalis sekaligus Founder Timur Tengah, Faisal Assegaf, tindakan yang dilakukan oleh CNN Indonesia tidak sesuai dengan etika jurnalistik.

“Kalau secara etika jurnalistik, tidak adanya proses editing. Terlihat CNN Indonesia tidak menggunakan etika jurnalistik,” ujarnya dalam acara ‘Melawan Aksi Kotor Catut Nama Ulama’ di Jakarta, Minggu (19/5) siang.

Apalagi menurutnya, CNN Internasional (CNN group) juga seringkali menyampaikan berita-berita yang salah terkait dengan peristiwa di Palestina.

“Kita tahu serangan 7 oktober, CNN (Internasional) jadi salah satu media yang pertama kali memberitakan adanya pemenggalan bayi, dan itu tidak terbukti,” lanjutnya.

Menurutya, dengan kondisi CNN Internasional yang seringkali menarasikan negatif Palestina, ini menjadi bukti bahwa sebenarnya Masyarakat Indonesia telah kalah dalam perang narasi soal Palestina.

“Problem yang masih sering terjadi di Indonesia, Kita masih memakai narasi konflik Israel – Palestina. Padahal ini bukan konflik, tapi bentuk penjajahan. Kita masih kalah dalam hal narasi. Perang narasi ini harus sering kita lakukan. Salah satu bentuknya yaitu boikot,” katanya.

Faisal menyerukan kepada Pemerintah untuk segera membentuk aturan undang-undang boikot terkait dengan produk-produk yang berafiliasi dengan Israel.

Sebab menurutnya, jika masyarakat hanya mengandalkan kecaman atau bahkan fatwa yang tidak mengikat akan sulit untuk dilakukan pemboikotan tersebut.

“Kita punya gerakan boikot tapi tidak punya undang-undang. Jika sekedar fatwa, itu tidak mengikat. Kenapa? Karena jika ada Undang-undang maka proses boikot itu akan efektif,” serunya.

Ia juga meminta kepada organisasi Islam khususnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk mendorong terbentuknya undang-undang pemboikotan.

“Organisasi besar NU, Muhammadiyah dan lain-lain juga mesti mendorong agar pemerintah bisa mengeluarkan Undang-undang,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Rizky Zulkarnain