Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri), hadir pada "Simposium Nasional" di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk "Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945" dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan usai membuka “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar (kedua dari kiri), memberikan keterangan kepada wartawan usai membuka “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar (kedua dari kiri), usai membuka “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kiri bawah), Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar (tengah atas), hadir pada pembukaan “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Ketua MPR Zulkifli Hasan (keempat dari kanan), Ketua DPD Oesman Sapta Odang (ketiga dari kiri), dan sejumlah Tokoh, hadir pada pembukaan “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi Ketua MPR Zulkifli Hasan (tengah), bersama sejumlah pejabat dan Tokoh, membuka “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi (selanjutnya kekiri) Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar, membuka “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi (selanjutnya kekiri) Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar, membuka “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi (selanjutnya kekiri) Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar, membuka “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri), dan Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar (membelakangi, hadir pada “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri), hadir pada “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri), hadir pada “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri), hadir pada “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri), hadir pada “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri), hadir pada “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri), hadir pada “Simposium Nasional” di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium Nasional yang bertajuk “Sistem Perekonomian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945” dan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi ke-70 tersebut untuk menjawab kegundahan berbagai elemen masyarakat terkait pelaksanaan perekonomian di Indonesia yang dirasakan masih jauh dari semangat dan amanah UUD NRI tahun 1945 pasal 33. AKTUAL/Tino Oktaviano
