Jakarta, Aktual.co —Seharusnya Indonesia tidak hanya menghapuskan Dwifungsi Abri dari sistem pemerintahan Indonesia, tapi juga Dwifungsi antara pengusaha dan penguasa . Hal itu diutarakan oleh  Ikhsanudin Noorsy, pengamat ekonomi politik dalam acara bedah buku “Dalam Bayangan Matahari Terbit” yang diselenggarakan di Dapur Selera , Tebet , Jakarta Selatan , jum’at 24 Oktober 2014.
Berkaitan dengan munculnya nama yang akan menempati posisi kementrian Keuangan, Ikhsanudin Noorsy mengatakan, salah satu nama yang beredar dalam bursa calon menteri itu adalah Sri Mulyani, yang dalam rekam jejaknya, petinggi Bank Dunia itu disinyalir kerap memberikan kemudahan pada PT. Astra untuk import produk Daihatsu saat dia menjabat sebagai Menteri Keuangan pada rezim Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 . 

Sebelum menjadi menteri keuangan, Sri Mulyani adalah mantan Komisaris Utama PT. Astra. Disamping itu nama – nama lain seperti Rini Soemarno dan Chatib Basri juga merupakan mantan petinggi di PT. Astra. Fakta itu dapat menjadi gambaran jelas bagaimana para pengusaha itu akan menguasai sektor – sektor yang menjadi tumpuan  hajat hidup masyrakat. Dan jika hal itu terjadi, tidak menutup kemungkinan mereka akan mengutamakan kepentingan bisnisnya dari pada kepentingan rakyat. Maka dengan demikian, jika Kabinet Indonesia Hebat yang dipimpin Jokowi-JK menyertakan nama-nama itu, Iksanudin menegaskan, selayaknya kabinet Jokowi-JK dapat  disebut sebagai “Kabinet Astra”.  

Kemudian, ketika disinggung  mengenai nama Rini Soemarno yang masuk dalam bursa calon Menteri BUMN, Ikhsanudin menegaskan,  bahwa sumber daya yang dimiliki BUMN memiliki sumber luar biasa pada kekuatan modal yang kemudian bekerja sama dengan kekuatan korporasi serta mendukung kehidupan koperasi, sehingga Trisakti kemerdekaan yang dicita-citakan dapat terwujud.

(Warnoto)