Jakarta, Aktual.com — Pengamat politik The Indonesian Institue, Arfianto Purbolaksono menilai kegaduhan di dalam Kabinet Kerja, bisa menjadi ‘pintu masuk’ bagi Presiden Joko Widodo untuk merombak komposisi kabinetnya, karena hal itu berdampak negatif pada sinergi pemerintahan.
“Seperti yang kita ketahui, ada sejumlah pertikaian antaranggota kabinet yang memunculkan kegaduhan di ranah publik,” kata Arfianto di Jakarta, Senin.
Melihat adanya kegaduhan antarmenteri di Kabinet Kerja, seharusya dapat menjadi salah satu penilaian Presiden Jokowi untuk merombak kabinetnya.
Menurut Anto, menteri-menteri yang saling bertikai di ranah publik seharusnya tidak lagi dipertahankan karena akan berdampak pada sinergitas jalannya pemerintahan.
“Jika tidak ada sinergitas dalam pemerintahan maka akan terjadi perlambatan laju roda pembangunan. Padahal di sisi yang lain Presiden Jokowi meminta para pembantunya bekerja keras untuk melakukan percepatan pembangunan,” ujarnya.
Dia menilai, kegaduhan para menteri ini jika tidak segera diatasi juga akan mencoreng kewibawaan Kepemimpinan Presiden Jokowi.
Menurut dia, kepemimpinan Presiden Jokowi akan dinilai sebagai kepemimpinan yang lemah, karena tidak bisa mengatasi pertikaian para pembantunya.
“Ketika hal ini terjadi maka kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi akan menurun,” katanya.
Selain itu, dia menilai poin lain mengapa isu reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Jokowi di tahun kedua pemerintahannya yaitu bertambahnya dukungan partai politik di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Ada beberapa partai politik yang telah mengumumkan mendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, dan PPP (di kedua muktamar).
“Dukungan baru dari partai diluar KIH jelas akan menambah kuat Pemerintahan Jokowi-JK,” katanya.
Namun di sisi yang lain, konsekuensinya adalah Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan untuk mengakomodasi peran partai-partai ini dalam pemerintahan.
Karena itu, dia menilai dengan alasan mengakomodasi kepentingan ini, maka reshuffle kabinet akan dilakukan.
“Melihat kondisi diatas, saya juga mengingatkan bahwa pertama, reshuffle ini harus sesuai dengan kehendak Presiden sebagai pemegang hak prerogatif, bukan hanya dari kepentingan sekelompok orang,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
