Dia menjelaskan, Indonesia sebagai negara demokrasi menganut prinsip utama yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip dari rakyat ini, lanjut dia, perlu dilihat dengan sudah pandang berbeda, apakah rakyat suka atau tidak suka.
“Kalau rakyat tidak suka maka gampang dimonitor oleh oposisi sehingga demokrasi lebih sehat, aspirasi rakyat mudah terbaca dan terakomodasi dalam manajemen pemerintahan,” katanya.
Dia mengatakan, jika semua oposisi dirangkul dalam pemerintahan, maka tidak ada pihak yang berusaha melacak aspirasi rakyat secara otentik.
“Dan ini berbahaya karena ketika rakyat bersuara namun tidak sejalan dengan pemerintah, sebenarnya di situlah peran oposisi membuka ruang, tetapi jika ditarik ke pemerintahan maka tidak ada pihak yang mengakomodasi aspirasi rakyat,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
