Audensi Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI) dengan Pimpinan DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Foto: Yassir Fuady

Jakarta, Aktual.com – Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) mengelukan keterbatasan kewenangan pembangunan di desa. Mereka menilai pembangunan di desa tidak lagi berlandaskan kepentingan masyarakat desa, tapi sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat..

“Kewenangan desa saat ini diatur oleh pemerintah, kami tidak membangun atas dasar kepentingan umum masyarakat Pak,” ujar Sulham, perwakilan DPD AKSI Sulawesi Tenggara dalam audiensi dengan Pimpinan DPR RI, di Kompeks Parlemen, Jakarta, selasa, (4/11/2025).

Para kepala desa pun menuntut agar pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah masyarakat desa, bukan berdasarkan kebijakan dari luar wilayah. Mereka merasa hak untuk menentukan arah pembangunan desa telah terpinggirkan.

“Seharusnya desa kami dibangun atas musyawarah masyarakat desa Pak,” lanjut Sulham.

Karena itu, mereka berharap ada peninjauan ulang terhadap peraturan yang menghambat pembangunan di desa. Mereka ingin pembangunan desa tetap berjalan dengan mempertimbangkan aspirasi lokal dan kondisi wilayah.

Peran BUMDes

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong Pemerintah agar memastikan keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam program-program pembangunan desa.

Dasco menjelaskan, pentingnya pelibatan BUMDes dalam implementasi program-program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), agar dampak ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

“Mereka minta agar BUMDes dilibatkan dan terkoordinasi dengan kepala desa supaya perputaran uang bisa terjadi di desa. Dengan begitu, akan timbul efek peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Dasco memastikan, DPR RI akan terus menyalurkan aspirasi para kepala desa kepada pemerintah serta mengawal pelaksanaan program-program strategis di tingkat desa agar manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat.

“DPR akan terus mendukung langkah-langkah yang memperkuat desa dan memastikan pembangunan berpihak kepada rakyat,” tegasnya usai menerima audiensi AKSI.

Laporan: Taufik Akbar Harefa dan Yassir Fuady

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi