Jakarta, Aktual.com — Dunia usaha menyambut dingin paket kebijakan ekonomi (PKE) Jilid X yang baru kemarin diterbitkan pemerintah. Pasalnya masih banyak pengusaha yang belum memiliki daya saing kuat, apalagi saat ini sektornya dikuasai asing.
Hal itu disebutkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Sandiaga Uno, di Jakarta, Jumat (12/2). Menurutnya, sebagai mitra pemerintah pihaknya akan memberikan kontribusi positif. Makanya Kadin tengah mengkaji mana sektor yang siap dan mana yang belum.
“Tapi pemerintah sudah membuka DNI (Daftar Negatif Investasi) ini. Makanya kami tidak sepakat seratus persen. Karena para pengusaha banyak yang belum siap,” papar Sandi, sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, dari beberapa asosiasi pengusaha yang melapor ke Kadin, banyak yang merasa tidak setuju dengan kebijakan itu. Seperti asosiasi pengusaha spa Indonesia dan asosiasi pengusaha restoran Indonesia, menolak dibukanya DNI di sektornya. Hanya pengusaha perfilman yang mengaku setuju.
“Yang sudah siap saya rasa industri perfilman, dari hulu sampai hilir mereka semua siap,” tegas Sandi.
Kadin sendiri mengaku saat ini tengah sebetulnya mengkaji untuk memberikan masukan ke pemerintah terkait DNI. Usulan Kadin semula akan berupa keseluruhan sekyor, bukan sektor per sektor.
“Makanya kami sangat berharap untuk sektor yang belum berdaya saing jangan sampai dikelola asing. Cukup berdayakan saja yang ada di dalam negeri ini,” katanya.
Bagi dia, paket kebijakan itu bisa efektif, kalau pertama, berdampak pada kepentingan strategis secara nasional. Kedua, menambah lapangan kerja. Ketiga, adanya investasi baru. Keempat, berdampak terhadap UMKM, bukan malah akan termarjinalisasi.
“Karena kami sebagai pengusaha, dengan pencabutan DNI ini, bersikap pragmatis dan rasional. Yang penting, bisa mengutamakan kepentingan nasional,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
