Jakarta, Aktual.co — Indonesia memiliki potensi alam yang melimpah, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, termasuk di sektor pertanian. Padahal, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sampai tahun 2019, salah satunya yaitu membangun ketahanan pangan nasional.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti hal tersebut dengan kritis. Anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin, Suharyadi mengatakan permasalahan pertanian yang sampai saat ini belum terselesaikan di Indonesia adalah kurangnya perhatian pemerintah pada kesejahteraan petani. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan nilai tukar petani (NTP) yang melambat.
“Menurut data BPS kenaikan NTP Februari 2015 hanya 0,33 persen dari bulan sebelumnya. Kalau ketahanan pangan ini tidak tercapai, petani kita jadi sengsara,” ujar Suharyadi di Menara Kadin Jakarta, Jumat (27/3).
Lebih lanjut dikatakan dia, diperlukan adanya keseriusan pemerintah dalam menangani hal tersebut, contohnya dalam pembangunan waduk. “Saya pesimis ini tentang pembangunan 49 waduk sampai 2019, yang kemarin aja belum selesai.”
Suharyadi juga mengatakan agar pemerintah perlu merealisasikan infrastruktur penunjang terkait sektor pangan, mendorong petani lebih efisen dengan memberikan pupuk murah, serta menekan bea masuk angkutan dan transportasi peangan domestik.
“Contohnya itu beras yang mahal pada musim panceklik persediannya tidak mencukupi, padahal kalau waktu panen melimpah. Faktr-faktor apa saja penyebabnya itu yang harus diselesaikan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
