Jakarta, Aktual.com — Percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai kawasan mesti dapat mengkonsolidasikan masuknya investasi proyek dengan kesiapan yang dihadapi daerah seperti tersedianya tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu melakukan konsolidasi potensi sumber daya ekonomi yang ada di daerah agar proyek-proyek dapat memberi dampak kesejahteraan di daerah,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/8).
Menurut Suryo, proses konsolidasi tersebut baru akan berhasil bilamana ditunjang oleh kerjasama sinergis antara pemerintah daerah dengan dunia usaha.
Ia mengingatkan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah telah membuka pintu lebar-lebar bagi investasi asing, dengan berbagai proyek telah ditawarkan dan mendapat sambutan dari berbagai negara.
Namun, proyek-proyek besar yang ditangani investor asing pada umumnya disertai masuknya tenaga kerja asing dalam jumlah besar.
Menurut dia, bila fenomena mengalirnya tenaga kerja asing ini terus berjalan maka tujuan pembangunan untuk menciptakan kemakmuran akan terganggu. “Namun di lain pihak, kita juga perlu mempertanyakan apakah tenaga kerja di daerah telah siap untuk dikerahkan menangani proyek-proyek besar yang padat teknologi,” kata Suryo.
Untuk itu, lanjutnya, maka kerja sama sinergis dengan pemerintah daerah tersebut juga akan menjadi tantangan bagi cabang-cabang Kadin yang ada di daerah-daerah di masa depan.
Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah segera memperbaiki iklim investasi dan infrastruktur di Tanah Air.
“Hipmi meminta agar pemerintah memperbaiki iklim investasi dan infrastruktur serta memberikan kemudahan bagi investor,” kata Ketua Bidang Industri Kreatif dan Telekomunikasi Hipmi Yaser Palito.
Menurut dia, perbaikan terhadap iklim investasi dan infrastruktur merupakan hal penting karena investor yang berkonsultasi ke Hipmi kerap menanyakan apa kemudahan yang diperoleh mereka bila ingin menanamkan investasinya di Indonesia.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga harus mempermudah misalnya dalam hal perizinan lahan dan infrastruktur.
“Infrastruktur jalan dari pabrik sampai pelabuhan, ‘dwelling time’ (waktu bongkar muat) jangan kelamaan, infrastruktur gas, listrik, telekomunikasi dan sebagainya harus benar-benar siap,” katanya.
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga mendorong perusahaan-perusahaan asuransi umum nasional untuk lebih aktif dan agresif dalam mendukung pembiayaan beragam pembangunan infrastruktur.
“Proyek-proyek infrastruktur yang diprogramkan pemerintah membutuhkan dana yang besar. Peluang perusahaan asuransi nasional untuk berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur bukan hanya terbuka, tapi juga dibutuhkan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial Rosan Roeslani.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015, Rosan memaparkan bahwa dari total investasi industri asuransi nasional sebesar Rp527,929 triliun, alokasi prioritas masih terarah pada deposito bank dan surat berharga.
Dengan demikian, lanjutnya, peluang dalam pembiayaan infrastruktur justru diambil oleh perusahaan pembiayaan asing, sementara asuransi nasional masih sebatas subkontraktor.
“APBN plus APBD hanya mampu memenuhi 50 persen kebutuhan dana. Tambahan dari BUMN hanya sekitar 20 persen. Sisanya adalah porsi pembiayaan yang terbuka bagi swasta,” kata Rosan.
Artikel ini ditulis oleh:
